Kajian Pijar Foundation dan UNEP Dorong Kebijakan Iklim Inklusif Berbasis Gender

PIJAR Foundation bersama United Nations Environment Programme (UNEP) dan UN Women menyelenggarakan peluncuran kajian kebijakan bertajuk Promoting Inclusive Climate Policy for Indonesia through Gender and Human Rights Perspectives pada Kamis (29/1) di Heritage Room, Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian program EmPower: Women for Climate-Resilient Societies yang sejak 2023 digagas UNEP dan UN Women di Indonesia sebagai upaya mendorong kebijakan iklim yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam pemaparan hasil kajian, para peneliti menegaskan bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara setara. Perempuan, terutama yang berada di komunitas rentan dan wilayah berbasis sumber daya alam, menanggung beban yang lebih berat. Sejumlah studi global menunjukkan perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kemiskinan, gangguan kesehatan, dan kekerasan berbasis gender akibat perubahan iklim. Di sisi lain, akses mereka terhadap sumber daya, teknologi, serta pendanaan adaptasi masih terbatas.

Baca juga : Sains Iklim: Kunci Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Sumatra

Padahal, perempuan memegang peran penting dalam membangun ketangguhan di tingkat keluarga dan komunitas. Mereka terlibat langsung dalam pengelolaan pangan, air, dan energi rumah tangga, serta sering menjadi penggerak solidaritas sosial saat bencana terjadi. Tanpa keterwakilan perspektif perempuan dalam perumusan kebijakan, transisi menuju ekonomi hijau dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan yang sudah ada.

“Mungkin merupakan tuntutan yang masuk akal jika kita membicarakan bagaimana adaptasi dan mitigasi iklim di Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan kearifan lokal, dan melihat bagaimana kohesi sosial menjadi daya dukung untuk menciptakan resiliensi. Kebijakan iklim seharusnya menyentuh hingga dampak nyata,” ujar Cazadira Fediva Tamzil, Executive Director Pijar Foundation, dalam sambutan pembuka.

Peluncuran kajian ini dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Woro Srihastuti Sulistyaningrum selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK; Amurwani Dwi Lestariningsih selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangarso Suryotomo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB; Nico Barlev Marhehe dari UNEP Indonesia; serta Edriana Noerdin, Program Director Women Research Institute.

Baca juga : Ilmuwan Peringatkan Hampir Separuh Pantai akan Hilang pada Akhir Abad ini

Dalam sambutannya, Srihastuti menekankan bahwa pembangunan nasional yang inklusif dan responsif iklim hanya dapat terwujud jika kebijakan secara sadar mengatasi ketimpangan yang dialami perempuan dan kelompok rentan.

“Dampak adalah hal yang sangat penting. Kajian ini dengan jujur menunjukkan bahwa perempuan, anak muda, masyarakat adat, dan para penyelenggara bisa menjadi aktor kunci dalam kebijakan IPUI. Namun, partisipasi mereka masih sering dipahami sebatas pemenuhan prosedur atau administrasi, belum menjadi keterlibatan yang substantif. Ini terjadi karena kita masih memandang inklusivitas hanya sebatas siapa yang hadir, bukan siapa yang benar-benar didengar dan dilibatkan,” tambah Srihastuti.

Sementara itu, Pangarso menyoroti pentingnya perhatian terhadap perempuan sebagai kelompok rentan pascabencana. Ia juga menekankan kontribusi perempuan dalam mendukung upaya mitigasi dan respons kebencanaan.

Kajian ini mencatat keterbatasan akses informasi, pendanaan, dan teknologi masih menjadi kendala utama bagi perempuan dan kelompok termarjinalkan dalam menghadapi perubahan iklim. Nico Barlev Marhehe, Programme Management UNEP Indonesia, menilai keberhasilan aksi iklim sangat bergantung pada perubahan cara pandang.

"Masalah iklim bukan hanya masalah teknis seperti penggunaan listrik, tetapi masalah tata kelola dan masalah sosial. Indonesia sebenarnya tidak mulai dari nol karena dokumen kebijakan sudah ada, namun masalah utama ada di implementasinya," ujar Nico.

Melalui program EmPower: Women for Climate-Resilient Societies, perempuan dan kelompok termarjinalkan didorong untuk terlibat secara bermakna dalam ruang pengambilan keputusan iklim. Inisiatif ini juga memperkuat akses mereka terhadap informasi, pendanaan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk adaptasi.

Hasil kajian telah dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan dan peta jalan yang ditujukan bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan. Beberapa usulan kunci meliputi penyediaan standar minimum data terpilah gender dalam program adaptasi dan mitigasi, penguatan mekanisme partisipasi bermakna bagi perempuan dan kelompok rentan dalam forum perencanaan iklim, serta integrasi perspektif gender dan hak asasi manusia ke dalam kerangka kebijakan iklim nasional, termasuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran iklim lintas sektor. (I-3)