Tata Kelola Karbon Biru: Kunci Keberlanjutan Ekonomi Pesisir dan Komitmen Iklim Nasional

INDONESIA memiliki modal besar dalam menghadapi krisis iklim global melalui ekosistem karbon biru yang melimpah, mulai dari hutan mangrove, padang lamun, hingga rawa pesisir. Namun, potensi raksasa ini memerlukan tata kelola yang terintegrasi agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pesisir.

Isu krusial tersebut menjadi pembahasan utama dalam Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia di Jakarta, Kamis (5/2). Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan sains, kebijakan, dan kebutuhan pasar dalam pengelolaan karbon biru nasional.

Penguatan Regulasi dan Transparansi

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menekankan bahwa regulasi lintas sektor adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan bangsa. 

Baca juga : Ini Garda Terdepan Mitigasi Iklim dan Sumber Karbon Biru

Ia menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan antarlevel pemerintahan agar manfaat ekonomi biru dapat terdistribusi secara adil.

“Dari sudut ekonomi, sosial, dan ekologi, DPR berperan dalam legislasi dan pengawasan anggaran pada tingkat undang-undang. Media massa juga harus aktif mengingatkan jika ada peraturan yang menyimpang dari kepentingan bangsa,” ujar Rokhmin.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan publik guna mencegah kebijakan ini disalahgunakan oleh kepentingan kelompok tertentu. 

Baca juga : Tata Kelola Karbon Biru Butuh Koordinasi Lintas Pihak

“Jika ada pasal yang menyimpang, viralkan agar elit bangsa sadar dan bertindak. Pengawasan publik penting supaya kebijakan ekonomi biru tidak digoreng oleh kepentingan sempit,” tegasnya.

Peta Jalan Berbasis Sains

Dari sisi teknis, Direktur Perencanaan Ruang Perairan, Amehr Hakim, menekankan perlunya peta jalan karbon biru nasional yang berbasis sains. 

Hal ini harus didukung oleh sistem Measurement, Reporting, and Verification*(MRV) yang kuat untuk menjamin kredibilitas di mata internasional.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Udhi Eko Hernawan dari BRIN menjelaskan bahwa penilaian jasa ekosistem dan valuasi stok karbon harus dilakukan secara sistematis sebagai dasar pengambilan kebijakan dan mekanisme pasar karbon yang kredibel.

Inisiatif Inklusif dari Indonesia Timur

Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Marinda Situmorang, mengingatkan bahwa tata kelola karbon biru bukanlah proses instan, melainkan tahapan jangka panjang yang harus melibatkan masyarakat lokal.

“Praktisi mendapatkan kepastian tata kelola, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan pemberdayaan, sementara pemerintah mendapatkan sistem pengelolaan yang tertib dan berkelanjutan. Semua itu hanya bisa tercapai jika koordinasi berjalan dengan baik,” jelas Nelly.

Yayasan Samudera Indonesia Timur sendiri telah menyiapkan studi kelayakan terkait potensi karbon dan mendorong kolaborasi riset dengan perguruan tinggi. 

Salah satu inisiatif strategisnya adalah menjadikan Universitas Pattimura sebagai pusat pengembangan karbon biru di wilayah Indonesia Timur.

Nelly juga menyoroti pentingnya kejelasan batas kewenangan antara pusat dan daerah, terutama karena mayoritas ekosistem karbon biru berada di wilayah pesisir kabupaten. 

“Kita perlu duduk bersama untuk menjelaskan batas kewenangan masing-masing. Tata kelola yang baik justru memastikan semua pihak bergerak searah,” pungkasnya.

Sinergi melalui kolaborasi pentahelix ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi biru global sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara inklusif. (Z-1)