Inggris Hentikan Berbagi Intelijen dengan AS, Nilai Serangan di Karibia Langgar Hukum Internasional

PEMERINTAH Inggris menghentikan kerja sama intelijen dengan Amerika Serikat terkait operasi penindakan terhadap kapal yang dicurigai terlibat dalam perdagangan narkoba di kawasan Karibia. Langkah ini diambil karena London menilai serangan militer yang dilakukan Washington melanggar hukum internasional dan tidak ingin dianggap turut berperan dalam tindakan tersebut, menurut sejumlah sumber yang dikutip CNN.

Keputusan itu menandai pergeseran besar dalam hubungan dua sekutu lama tersebut. Hal itu memperlihatkan meningkatnya keraguan di antara negara-negara Barat terhadap legalitas kampanye militer Amerika di kawasan Amerika Latin.

Selama bertahun-tahun, Inggris yang memiliki sejumlah wilayah di Karibia dan menempatkan aset intelijennya di sana, rutin membantu AS melacak kapal yang dicurigai membawa narkoba. Informasi tersebut kemudian dikirim ke Joint Interagency Task Force South. Satuan gabungan di Florida yang melibatkan berbagai negara mitra dan berfokus pada pemberantasan perdagangan narkotika ilegal.

Baca juga : Eks PM Inggris Tony Blair Tangani Israel-Palestina, Cari Damai atau Untung?

Namun sejak AS mulai melancarkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal tersebut pada September lalu, London mulai khawatir data intelijen yang mereka berikan dapat digunakan untuk menentukan sasaran serangan. Para pejabat Inggris meyakini aksi militer itu, yang dilaporkan telah menewaskan 76 orang, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

“Serangan tersebut melanggar hukum internasional dan tergolong sebagai pembunuhan di luar proses hukum,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, bulan lalu. Inggris, menurut sumber CNN, sependapat dengan penilaian tersebut.

Baik Kedutaan Besar Inggris di Washington maupun Gedung Putih menolak memberikan komentar. Sementara pejabat Pentagon hanya menyatakan pihaknya “tidak membahas urusan intelijen.”

Baca juga : Rincian 21 Poin Trump dari Akhiri Genosida hingga Menuju Negara Palestina

Operasi Pemberantasan Narkoba

Sebelum perubahan strategi itu, operasi pemberantasan narkoba ditangani  aparat penegak hukum dan Penjaga Pantai AS. Para penyelundup maupun anggota kartel diperlakukan sebagai pelaku kriminal dengan hak atas proses hukum, sebuah pendekatan yang sebelumnya didukung Inggris.

Namun, pemerintahan Donald Trump berpendapat militer AS berhak menewaskan tersangka penyelundup karena dianggap sebagai “kombatan musuh” yang menimbulkan ancaman langsung bagi warga Amerika. Argumen tersebut didukung opini hukum rahasia dari Departemen Kehakiman.

Sejumlah pakar hukum internasional menilai dalih itu tidak sah, sebab hukum konflik bersenjata hanya berlaku dalam konteks perang, bukan terhadap warga sipil. Beberapa kapal yang diserang, menurut laporan CNN, bahkan dalam posisi diam atau berbalik arah saat diserang.

Kanada

Tak hanya Inggris, Kanada juga mengambil jarak dari operasi militer AS tersebut. Negeri itu menegaskan tetap mendukung kerja sama Operation Caribbean bersama Penjaga Pantai AS, namun menolak keterlibatan dalam aksi militer yang menargetkan kapal penyelundup narkoba.

“Kegiatan Pasukan Bersenjata Kanada dalam Operation Caribbean, yang dilakukan bersama Penjaga Pantai AS, bersifat terpisah dan berbeda dari operasi militer yang dimaksud,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kanada, dikutip media lokal. (CNN/Z-2)