Banyak Orang Asing Isi Badan Pemerintahan Gaza Dikecam

RANCANGAN usulan pembentukan badan pemerintahan pascaperang di Jalur Gaza, Palestina, dilaporkan bocor ke publik dan memicu kekhawatiran serius di kalangan tokoh Palestina. 

Mereka memperingatkan bahwa rencana tersebut berpotensi menyingkirkan peran Palestina sendiri sekaligus memisahkan Gaza dari Otoritas Palestina di Tepi Barat.

Dokumen rahasia setebal 21 halaman itu yang diverifikasi oleh The Guardian dan Haaretz menguraikan pembentukan Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA) yang akan dipimpin oleh seorang ketua dengan kewenangan sangat besar.

Baca juga : Tolak Tony Blair Pimpin Gaza, Hamas: Dia Saudara Iblis

Beberapa nama internasional disebut dalam rancangan tersebut sebagai kandidat ketua, di antaranya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder Mesir Naguib Sawiris, pimpinan Apollo Global Management Marc Rowan serta Aryeh Lightstone, mantan penasihat duta besar AS untuk Israel pada era pemerintahan Donald Trump.

Sumber yang mengetahui penyusunan dokumen itu menyatakan bahwa nama-nama tersebut hanya bersifat ilustratif dan dicantumkan tanpa persetujuan langsung dari pihak yang bersangkutan.

Mayoritas Anggota Asing, hanya Satu Wakil Palestina

Dalam rencana itu, GITA akan berbentuk dewan beranggotakan tujuh hingga 10 orang yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, tetapi hanya satu anggota Palestina, itu pun dari sektor bisnis atau keamanan.

Baca juga : Eks PM Inggris Tony Blair Tangani Israel-Palestina, Cari Damai atau Untung?

Dewan tersebut diberi mandat untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat, menetapkan undang-undang, serta mengawasi proses penunjukan pejabat.

Ketuanya akan memiliki peran strategis dalam menetapkan arah politik dan strategis untuk GITA serta memimpin diplomasi dengan Israel, Mesir, dan AS, tanpa menyebutkan keterlibatan Otoritas Palestina.

"Anda akan memiliki dewan dengan mayoritas anggota asing yang membuat undang-undang untuk warga Palestina di Gaza," kata Xavier Abu Eid, mantan anggota tim negosiasi diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Ia menyoroti kecurigaan terhadap Tony Blair sejak masa penugasannya sebagai perwakilan Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia), seraya memperingatkan potensi perpecahan politik Palestina.

"Rencana ini secara efektif memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan tidak menjelaskan bagaimana mereka akan tetap menjadi bagian dari wilayah yang sama," lanjutnya seperti dikutip Arab News, Kamis (2/10).

Blair Bantah Dukung Penggusuran Penduduk Gaza

Menanggapi mencuatnya namanya dalam dokumen tersebut, seorang sumber dekat Tony Blair menyatakan bahwa keterlibatannya dalam perundingan dilakukan dengan prinsip yang jelas.

"Prinsip panduannya yaitu Gaza adalah untuk warga Gaza, tanpa penggusuran penduduk," tegas sumber itu.

Ia juga menyatakan bahwa Blair tidak mendukung atau menyetujui proposal apa pun yang melibatkan penggusuran warga Gaza.

Menurutnya, dalam draf itu disebutkan bahwa badan pemerintahan transisi nanti tetap akan mengembalikan kewenangan kepada Otoritas Palestina sebagai bagian dari proses menuju pembentukan negara Palestina.

Namun, sejumlah tokoh Palestina tetap menunjukkan penolakan. Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, menyampaikan kritik keras.

"Kita sudah berada di bawah kolonialisme Inggris. Dia punya reputasi negatif di sini. Jika Anda menyebut Tony Blair, hal pertama yang orang-orang sebut adalah perang Irak," katanya kepada The Washington Post.

Muncul di Tengah Diplomasi AS-Israel

Bocornya dokumen tersebut bertepatan dengan persiapan pertemuan di Ruangan Oval Gedung Putih antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Trump sebelumnya menyatakan optimisme soal perkembangan negosiasi.

"Kita sangat dekat dengan kesepakatan mengenai Gaza," katanya kepada wartawan pekan lalu.

Ia menjanjikan gencatan senjata segera, pembebasan seluruh sandera dalam 48 jam serta penarikan bertahap pasukan Israel, demikian menurut keterangan pejabat Arab yang menerima pengarahan terkait rencana tersebut. (I-2)