Hamas Bahas Proposal Perdamaian Trump untuk Gaza

HAMAS dikabarkan tengah meninjau rencana perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait konflik Gaza. 

Kelompok tersebut disebut mulai melakukan konsultasi internal dan berdiskusi dengan berbagai pihak sebelum menyampaikan sikap resmi.

"Hamas telah memulai serangkaian konsultasi dengan para pemimpin politik dan militernya, baik di dalam maupun di luar negeri Palestina," kata seorang sumber Palestina, dikutip AFP, Rabu (1/10).

Baca juga : Trump Ultimatum Hamas: 4 Hari untuk Jawaban, Jika Menolak Akan Bayar di Neraka

Menurut sumber itu, proses pembahasan tidak akan berlangsung cepat. "Pembahasannya bisa memakan waktu beberapa hari karena kompleksitasnya," ucapnya.

Qatar: Hamas Akan Kaji dengan Hati-Hati

Qatar, yang kerap menjadi fasilitator komunikasi antara Hamas dan komunitas internasional, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah berkomitmen menelaah proposal Trump secara serius.

"Masih terlalu dini untuk membicarakan tanggapan, tetapi kami sungguh optimis bahwa rencana ini, seperti yang telah kami katakan, adalah rencana yang komprehensif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari.

Baca juga : Rencana Perdamaian Trump Mulai Disosialisasikan ke Hamas, Sejumlah Pemimpin Dunia Beri Dukungan

Hamas disebut akan mengadakan pertemuan khusus untuk memformulasikan respons resmi mereka terhadap rencana tersebut.

Ultimatum Trump dan Isi Proposal

Sebelumnya, Trump memberikan batas waktu tiga hingga empat hari kepada Hamas untuk memberikan jawaban atas rencana perdamaian 20 poin yang ia tawarkan.

Rencana itu mencakup seruan gencatan senjata segera, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam, pelucutan senjata penuh terhadap Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. 

Dalam tahap berikutnya, wilayah tersebut akan berada di bawah otoritas transisi pascaperang yang dipimpin oleh Trump sendiri.

Sejumlah negara besar, termasuk negara-negara Arab dan Muslim, dilaporkan menyambut positif proposal tersebut.

Kontroversi di Israel

Namun, sebagian pemimpin Israel menunjukkan keraguan. Rencana tersebut menuntut agar Hamas sepenuhnya dikeluarkan dari peran pemerintahan Palestina di masa mendatang. Hanya mereka yang bersedia hidup berdampingan secara damai yang akan diberikan amnesti.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militernya tidak akan sepenuhnya hengkang dari Gaza.

"Kami akan membebaskan semua sandera kami, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza," ujarnya dalam pembicaraan di Washington.

Sikap lebih keras datang dari Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang mengecam proposal tersebut sebagai kegagalan diplomatik yang besar. (I-3)