Kontraktor Swasta AS Jaga Pos Pemeriksaan Gaza, Berikut Konsekuensinya

MESKIPUN ada keresahan, kontraktor swasta Amerika Serikat (AS) akhirnya akan pergi ke Jalur Gaza, Palestina, untuk bekerja di pos pemeriksaan dan pemeliharaan keamanan sebagai bagian dari konsorsium multinasional yang dibentuk berdasarkan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan baru-baru ini. Konsorsium tersebut, menurut Axios, akan memfasilitasi kembalinya warga Palestina ke Gaza utara sambil mencegah kemungkinan aliran senjata ke arah yang sama.

Dua perusahaan kontraktor Amerika terlibat. Perusahaan pertama, Safe Reach Solutions (SRS), menyusun rencana operasional untuk pos pemeriksaan utama antara Gaza selatan dan utara. Perusahaan kedua, UG Solutions, telah ditugaskan untuk membantu stafnya. Email perusahaan mengatakan bahwa penjaga bersenjata akan melakukan manajemen pos pemeriksaan kendaraan internal dan inspeksi kendaraan di sana.

Untuk misi ini, UG Solutions menawarkan tarif harian minimal US$1.100 untuk personel (minimal 100) yang dikirimnya ke daerah kantong itu bersama dengan uang muka sebesar US$10.000. Kontraktor dilaporkan telah dikerahkan.

Baca juga : Warga Palestina Ingin kembali ke Tanah Air Mereka

Pengenalan kontraktor swasta tampaknya penting bagi keberhasilan gencatan senjata, karena tuntutan Israel sebelumnya agar pasukan IDF bertugas di pos pemeriksaan dilaporkan menghambat upaya sebelumnya untuk menengahi kesepakatan. Namun, mantan kontraktor militer swasta yang berbicara dengan Responsible Statecraft (RS) mengatakan praktik privatisasi urusan militer dan keamanan menimbulkan sejumlah risiko bagi kontraktor sekaligus memungkinkan pemerintah--dalam hal ini, Amerika Serikat dan Israel--untuk tidak mengerahkan militer mereka sendiri.

Lebih jauh, para ahli itu mengatakan, industri militer swasta secara umum--berkat insentif keuntungan bawaan dan ketidakjelasan operasinya yang menyeluruh--cenderung memperburuk dan memperpanjang kekerasan dan konflik, bukan menahannya.

Baca juga : Yordania Siap Perangi Israel jika Warga Palestina Diusir

Ketidakjelasan berdasarkan desain

Didirikan di Davidson, North Carolina, pada 2023, UG Solutions hanya menawarkan sedikit informasi tentang operasinya di situs webnya. Hanya sedikit yang diketahui publik tentangnya dan perusahaan tersebut tidak menanggapi beberapa pertanyaan oleh RS. Jameson Govoni, seorang individu utama yang mengelola organisasi tersebut, ialah mantan prajurit Pasukan Khusus AS.

Mantan kontraktor menggambarkan kelicikan UG Solutions terhadap RS sebagai ciri khas industri. "Kebutuhan untuk tidak mengakui kesalahan dalam peperangan, kebutuhan untuk penyangkalan yang masuk akal agar lolos dari berbagai hal, adalah salah satu pendorong pasar untuk tentara bayaran," kata Dr. Sean McFate, mantan kontraktor dan penulis The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order. "Itulah sebabnya (industri ini) tidak transparan, karena itulah salah satu nilai jual utamanya."

Memang, aturan yang mengatur perilaku kontraktor militer dan keamanan swasta didasarkan pada fondasi yang goyah karena ambiguitas hukum yang diciptakan dengan beroperasi di luar negeri sebagai personel nonmiliter.

Baca juga : Trump bakal Bertemu Netanyahu, Demonstrasi Pro-Palestina Siap Beraksi

"Kami tidak berada di bawah UCMJ (Uniform Code of Military Justice) sebagai warga sipil. Kami tidak berada di bawah hukum Irak sebagai PMC (kontraktor militer swasta), dan hukum AS tidak dimaksudkan untuk mengatur warga sipil di zona pertempuran," kata mantan kontraktor Blackwater Morgan Lerette, penulis Guns, Girls, and Greed: I Was a Blackwater Mercenary in Iraq. "Kami tidak memiliki aturan keterlibatan yang dikodifikasi atau rantai komando yang ditetapkan. Secara hukum itu ambigu."

Para mantan kontraktor juga mengamati bahwa rekan-rekan mereka hanya mendapat sedikit dukungan dari luar selama dan setelah masa tugas mereka, meskipun mempertaruhkan nyawa mereka saat bekerja. Namun juga, seperti yang diamati Lerette, mereka menderita masalah kesehatan mental pascatugas yang terkadang menyebabkan bunuh diri.

Baca juga : Mesir Dorong AS Lindungi Hak Rakyat Palestina Tentukan Nasib Sendiri

Menurut proyek Biaya Perang Universitas Brown, 50% lebih banyak kontraktor daripada pasukan yang hadir di wilayah Komando Pusat AS pada 2019 yang meliputi Irak dan Afghanistan. Faktanya, lebih banyak kontraktor daripada anggota layanan yang tewas dalam perang yang dilancarkan pasca-9/11.

"Kontraktor lebih murah daripada mempekerjakan militer Anda sendiri. Ketika konflik berakhir, Anda tidak perlu mengirim mereka pulang untuk duduk di Fort Liberty, tempat mereka menerima gaji tetapi tidak berperang. Anda tinggal memecat mereka, kontraknya berakhir," jelas McFate. "Anda tidak bertanggung jawab atas kesehatan fisik atau mental (kontraktor). Anda tidak bertanggung jawab untuk mengurus pemakaman mereka. Tidak ada Pemakaman Arlington untuk mereka."

Dan bekerja di Gaza tentu saja menimbulkan berbagai risiko bagi kontraktor dan warga sipil Palestina. "Jika saya ada di sana (sebagai kontraktor), kerugian terbesar saya yaitu akan disandera oleh Hamas dan digunakan sebagai daya ungkit untuk negosiasi," jelas Lerette terkait risiko yang dihadapi oleh kontraktor AS di zona konflik.

Kontraktor UG Solutions diduga bertugas menghentikan kendaraan hanya jika sesuatu yang dibawa ke pos pemeriksaan dianggap tidak aman, menurut laporan Washington Post. Namun reporter Truthout Sharon Zhang, mengamati bahwa Israel sering melarang kebutuhan pokok, termasuk makanan, dari Gaza, sehingga mempertanyakan aktivitas pos pemeriksaan yang diklaim UG Solutions akan tetap sesuai dengan cakupan yang diumumkan ke publik.

Senada dengan itu, McFate menegaskan bahwa kesalahan kontraktor, bahkan yang tidak disengaja, dapat memantik situasi. Sekali lagi, akan lebih mudah untuk menghindari reaksi keras dan mengabaikannya. "Israel dan Washington benar-benar dapat mencoba menggunakan penyangkalan yang masuk akal yang melekat pada kontraktor dan berkata, 'Oke, mereka dipecat. Bukan kami yang melakukannya,'" katanya.

​Kontrak swasta: alat untuk perang abadi?

Kita tidak perlu heran bahwa kontraktor digunakan untuk memberikan keamanan dalam situasi yang tidak menentu ini karena kontrak telah menjadi salah satu cara untuk terlibat dalam perang tanpa menimbulkan beban politik atau akuntabilitas. Bahkan, mantan kontraktor mengatakan praktik tersebut sebenarnya dapat memicu konflik.

"Menggunakan PMC (kontraktor militer swasta) telah menjadi cara bagi politisi untuk menempatkan warga AS dalam bahaya sambil menghindari 'pasukan darat,'" kata Lerette. "PMC digunakan sebagai tentara proksi sehingga publik Amerika tidak memprotes keterlibatan dalam perang abadi berikutnya. Seorang kontraktor yang terbunuh atau terluka di luar negeri tidak mendapatkan perhatian media yang sama seperti anggota militer."

Lalu ada insentif yang sudah tertanam untuk menjaga bisnis tetap berjalan. "Ketika Anda mengaitkan kematian dengan margin keuntungan (melalui kontrak), Anda memberi insentif pada potensi untuk memulai dan memperpanjang konflik demi kepentingan, demi keuntungan," kata McFate kepada RS. "Saya tidak menuduh kontraktor di Gaza ingin melakukan itu, tetapi mereka adalah tentakel dari makhluk yang lebih besar yang berusaha melakukan hal ini."

"Saya tidak mengatakan hal itu akan terjadi, tetapi mungkin saja beberapa (kontraktor) akan pergi ke suatu tempat dan, Anda tahu, mulai mengacaukan segalanya sehingga mereka dapat menciptakan permintaan untuk pasokan mereka sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, McFate menyoroti bahwa kontraktor swasta yang dikirim ke Gaza oleh UG Solutions, sebagai mantan Pasukan Baret Hijau, berpengalaman dan kompeten. "Kontraktor, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat melakukan banyak hal baik di dunia, dan saya berharap kontraktor perorangan di Gaza dapat membantu melakukannya," kata McFate. 

"Namun ada kemungkinan mereka dapat benar-benar mengacaukannya." Terkait hal ini, Lerette menyatakan kekhawatirannya mengenai banyaknya tanggung jawab, khususnya yang bersifat etis, yang dapat dibebankan kepada personel yang beroperasi di Gaza. "Saya menyebut (kontrak swasta) sebagai pengalihdayaan moralitas operasi tempur kepada kontraktor swasta, karena mereka harus membuat keputusan terpisah (tentang kondisi lapangan yang tidak menentu) tanpa memiliki aturan dan regulasi seperti yang dilakukan anggota militer," kata Lerette.

"Ini teka-teki moral yang besar tentang yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan (di zona konflik). Dan ketika Anda mengalihdayakan moralitas itu (kepada kontraktor swasta), itu adalah cara yang buruk." (Z-2)