Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SPANYOL berencana mengenakan pajak hingga 100% pada properti yang dibeli oleh non-penduduk dari negara-negara di luar Uni Eropa, seperti Inggris.
Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan langkah "tidak terduga" ini diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat perumahan di negara tersebut.
"Negara-negara Barat menghadapi tantangan yang menentukan: Untuk tidak menjadi masyarakat yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu pemilik tanah kaya dan penyewa miskin," katanya.
Penduduk non-UE membeli 27.000 properti di Spanyol tahun 2023, katanya dalam forum ekonomi di Madrid, "bukan untuk tinggal di dalamnya" tetapi "untuk mencari keuntungan darinya".
"Yang, dalam konteks kekurangan yang sedang kita hadapi, jelas tidak dapat kita izinkan," tambahnya.
Langkah ini dirancang untuk "memprioritaskan agar rumah yang tersedia diperuntukkan bagi penduduk", ujarnya.
Sánchez tidak memberikan rincian tentang bagaimana pajak ini akan diterapkan maupun jadwal untuk memperkenalkannya kepada parlemen untuk disetujui, di mana ia sering kesulitan untuk mengumpulkan suara yang cukup untuk meloloskan undang-undang.
Namun, pemerintahnya mengatakan proposal ini akan diselesaikan "setelah studi cermat".
Ini adalah salah satu dari selusin langkah yang direncanakan yang diumumkan perdana menteri, Senin, yang bertujuan meningkatkan keterjangkauan perumahan di negara tersebut.
Langkah-langkah lain yang diumumkan termasuk pengecualian pajak untuk pemilik properti yang menyediakan perumahan terjangkau, mentransfer lebih dari 3.000 rumah ke badan perumahan publik baru, serta regulasi yang lebih ketat dan pajak yang lebih tinggi pada apartemen turis.
"Tidak adil jika mereka yang memiliki tiga, empat, atau lima apartemen untuk disewakan jangka pendek membayar pajak lebih sedikit daripada hotel," katanya. (BBC/Z-3)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved