Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur terus memantau perkembangan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kelantan, Malaysia. Pihak KBRI belum mendapat informasi adanya warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak bencana tersebut.
KBRI Kuala Lumpur mengungkapkan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak setempat dan beberapa WNI yang berada di wilayah tersebut.
KBRI juga telah menyampaikan imbauan agar para WNI terus waspada dan melaporkan situasi dan kondisi mereka jika membutuhkan bantuan. Hotline KBRI Kuala Lumpur yang bisa dihubungi yaitu +60 17-668 8032.
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan jumlah WNI yang ada di wilayah pantai timur Semenanjung Malaysia memang tidak terlalu banyak.
“Belum ada laporan, tapi kita selalu memonitor kalau ada laporan-laporan dari masyarakat. Kita tentu akan turun juga, seperti tahun 2022 kan besar ya di Selangor. Kita juga banyak memberikan bantuan,” kata Hermono.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bencana alam berupa banjir besar melanda kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Kondisi terkini berdasarkan laporan NDCC, NADMA, hingga pukul 00.00 waktu Malaysia (pukul 23.00 WIB), sebanyak 101.240 jiwa terdampak bencana tersebut. (Ant/Z-11)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat".
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved