Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menegaskan Indonesia harus mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan apartheid yang terjadi di Palestina.
Pernyataan ini merespons laporan Pelapor Khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, yang menyebutkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid yang brutal dan sadis terhadap warga Palestina.
“Faktanya, situasi yang terjadi di Palestina adalah bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Israel telah menjalankan sistem apartheid yang jelas-jelas menindas hak-hak rakyat Palestina, yang setiap harinya terus mengalami tekanan dan kekerasan yang semakin memburuk. Laporan dari PBB ini seharusnya menjadi pemicu bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menggalang solidaritas internasional yang lebih kuat,” ujarnya, Jumat (1/11).
Francesca Albanese dalam laporannya menyebutkan, "Israel mempraktikkan Apartheid." Ia juga menambahkan bahwa pendudukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina adalah tindakan yang melawan hukum internasional, yang tidak boleh dianggap sah oleh negara-negara anggota PBB.
"Israel harus segera membongkar pendudukannya, menghentikan permukiman ilegal, serta memberi kompensasi kepada rakyat Palestina atas berbagai penderitaan yang telah mereka alami," demikian kutipan dari pernyataan Albanese di media sosial X (dulu Twitter).
Wakil ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menyoroti bahwa situasi di Palestina menuntut tindakan yang lebih konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.
“Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina harus lebih tegas dalam forum internasional. Kita perlu meningkatkan diplomasi dan menggalang dukungan dari negara-negara lain agar PBB memberikan sanksi terhadap Israel atas praktik apartheidnya.”
Sebagai anggota DPR RI yang juga mewakili Fraksi PKS, Sukamta mengajak pemerintah Indonesia untuk segera mendorong penyelidikan independen di bawah PBB yang bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina.
“Jika PBB tetap pasif, maka yang menderita adalah rakyat Palestina. Kami meminta agar PBB segera menindaklanjuti laporan ini dengan langkah nyata,” tegasnya.
Laporan dari Francesca Albanese ini merupakan pengingat penting bagi komunitas internasional akan perlunya aksi kolektif untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan mendukung perdamaian di wilayah tersebut. Indonesia diharapkan dapat memainkan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten mendukung Palestina dan mendorong PBB untuk bertindak lebih keras. (H-3)
Habib mengapresiasi Polri dan pihak terkait yang telah mengungkap terduga pelaku.
Ia mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru menyimpulkan pihak yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun institusi tertentu.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Rikwanto memberikan analogi mengenai fungsi CCTV di lingkungan masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, rekaman kejadian adalah bukti yang tidak terbantahkan.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
IRGC klaim tangkap 178 mata-mata AS dan Israel sejak akhir Februari. Para agen dituduh membocorkan koordinat militer dan medis di tengah eskalasi konflik di Iran.
Israel dinilai melanggar Pasal 13 terkait perilaku ofensif dan pelanggaran prinsip fair play, serta Pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasis dalam Aturan Disiplin FIFA (FDC).
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved