Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAHKAMAH Internasional (ICJ) mendengarkan pendapat 52 negara mengenai legalitas pendudukan Israel di wilayah Palestina. Delegasi Afrika Selatan mengatakan kepada 15 hakim pengadilan di Den Haag, Belanda, bahwa Israel bertanggung jawab atas apartheid terhadap warga Palestina dan pendudukan 'Negeri Zionis' itu ilegal.
Perwakilan Afrika Selatan mengikuti sidang hari kedua di ICJ, Selasa (20/2), sesuai agenda sidang yang diajukan Majelis Umum PBB. Tujuan sidang ini untuk memberikan pendapat yang putusannya tidak mengikat mengenai legalitas kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Kami, sebagai warga Afrika Selatan, merasakan, melihat, mendengar, dan merasakan secara mendalam kebijakan dan praktik diskriminatif yang tidak manusiawi yang dilakukan rezim Israel sebagai bentuk apartheid yang lebih ekstrem yang dilembagakan terhadap orang kulit hitam di negara saya,” kata Duta Besar Afrika untuk Belanda, Vusimuzi Madonsela, saat memberi pendapat di ICJ, Belanda, Selasa (20/2).
Baca juga : Afrika Selatan Sebut Apartheid Israel terhadap Palestina Lebih Buruk
Menurut dia, pendudukan ilegal Israel juga dilakukan sebagai pelanggaran terhadap kejahatan apartheid. Hal itu tidak dapat dibedakan dari kolonialisme.
"Apartheid Israel harus diakhiri,” tegas Madonsela.
Dia menambahkan Afrika Selatan mempunyai kewajiban khusus untuk melawan apartheid. Afrika Selatan, yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung Palestina, membandingkan perjuangan di bawah sistem apartheid.
Baca juga : Afrika Selatan Desak ICJ Pertimbangkan Tindakan Tambahan terhadap Israel
Pretoria telah mengajukan kejahatan Israel di Palestina di ICJ. Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida dengan mengebom Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Lebih dari 50 negara akan mengajukan argumen kepada ICJ mengenai implikasi hukum pendudukan Israel. Setelah Afrika Selatan, ICJ juga mendengarkan pendapat dari Aljazair, Arab Saudi, Belanda, Bangladesh, Belgia, Belize, Bolivia, Brasil, dan Cile.
Panel beranggotakan 15 orang hakim tersebut telah diminta untuk meninjau pendudukan, pemukiman, dan aneksasi Israel, termasuk tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Kota Suci Jerusalem, dan penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait oleh DK PBB.
Baca juga : Afrika Selatan Desak Mahkamah Internasional Bertindak Hentikan Kebiadaban Israel
Israel terus melanjutkan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 500 ribu pemukim Yahudi dan 3 juta warga Palestina.
Pemukim Israel menjadi semakin kejam terhadap warga asli Palestina. Tindakan mereka dikutuk oleh para pemimpin dunia, terutama dalam beberapa bulan terakhir, ketika Israel menyerang Jalur Gaza.
Perwakilan lain dari Afrika Selatan Pieter Andreas Stemmet mengatakan kepada pengadilan itu bahwa pemukiman Israel telah memperluas pendudukan yang melanggar hak warga Palestina untuk merengkuh kemerdekaan.
Baca juga : Dewan Keamanan PBB Kaji Putusan ICJ, Aljazair: Masa Impunitas Israel Telah Berakhir
Sebelumya, perwakilan Palestina meminta pengadilan tertinggi PBB untuk menyatakan pendudukan tersebut ilegal. Mereka mengatakan pendapat seperti itu dapat berkontribusi pada solusi dua negara dan perdamaian abadi.
Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki menyerukan kepada pengadilan itu dalam pidatonya yang emosional untuk memperlakukan anak-anak Palestina sebagai manusia. Israel menolak menghadiri dengar pendapat tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak mengakui keabsahan diskusi di ICJ dan menyebut kasus tersebut sebagai bagian dari upaya Palestina untuk mendikte hasil perjanjian politik tanpa negosiasi.
Baca juga : Israel Tidak Gubris Putusan Mahkamah Internasional soal Genosida di Gaza
Analis politik Gideon Levy mengkhawatirkan kasus ICJ akan berdampak kecil pada kebijakan Israel.
"Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dunia mampu beralih dari tudingan dan kecaman menjadi tindakan,” katanya. (Aljazeera/Z-1)
Baca juga : Dendam, Israel Hentikan Penerbangan ke Afrika Selatan
Hamas menyatakan memberikan respon positif terhadap proposal gencatan senjata selama 60 hari dengan Israel di Gaza.
Dr Marwan Al-Sultan, dokter spesialis jantung ternama sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas dalam agresi Israel.
Dr Marwan Al-Sultan, seorang ahli jantung ternama sekaligus Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, tewas bersama istri dan anak-anaknya.
PEMERINTAH Indonesia dan berbagai organisasi relawan internasional mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Dr Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
Eskalasi antara Iran dan Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi juga cermin dari pembentukan ulang koalisi strategis di Timur Tengah dan perubahan tatanan global.
Aksi ini merupakan bagian dari program Global March yang didukung oleh negara-negara Maghrib seperti Tunisia, Algeria, Libya, dan Maroko.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
Mantan kontraktor keamanan GHF mengaku kepada BBC, ia menyaksikan rekan-rekannya menembaki warga Palestina.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menyebut serangan Israel di Jalur Gaza sebagai salah satu bentuk genosida paling brutal dalam sejarah modern
TURKI menolak keras seruan politisi Israel dan kabinet Negeri Zionis itu untuk menganeksasi Tepi Barat Palestina.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved