Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PELAPOR khusus PBB tentang hak asasi manusia atas air minum yang aman dan sanitasi mengatakan bahwa militerisasi air Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki adalah bagian dari kebijakan apartheid air dan teritorial.
Memperhatikan bahwa penduduk Gaza hidup dengan rata-rata 4,7 liter air per orang per hari, Pedro Arrojo-Agudo, dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss, mengingatkan bahwa jumlah tersebut jauh di bawah persyaratan minimum yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia dalam keadaan darurat 15 liter.
Arrojo-Agudo mengatakan bahwa satu-satunya sumber air tawar alami adalah akuifer pesisir. Ia menambahkan bahwa populasi 2,3 juta jiwa di Gaza terpaksa memompa air tiga kali lebih banyak daripada yang diterima akuifer melalui pengisian ulang alami, yang mengakibatkan intrusi laut dan salinisasi yang intens.
Baca juga : Khan Younis dalam Krisis karena Israel Hancurkan Sumber Air
"Selain itu, Israel telah memblokir 70% material yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah sebagai 'guna ganda', mencegah pengolahan limbah yang tepat, yang telah menyebabkan kontaminasi tinja progresif pada air tanah," tambahnya, dilansir Anadolu, Selasa (17/9).
Pejabat itu menekankan bahwa bahkan sebelum 7 Oktober, 40% penduduk telah memperoleh air minum. Ia menambahkan saat agresi dimulai Israel secara radikal memutus pasokan air dan pasokan listrik, yang mengakibatkan runtuhnya pabrik desalinasi.
Terkait penyakit yang muncul akibat minimnya air bersih, ia menyebutkan telah dilaporkan 1,7 juta kasus penyakit menular, di antaranya diare, disentri, hepatitis A, polio, cacar.
Baca juga : Jet Tempur Israel Hancurkan Rumah Gaza, Enam Tewas
"Semua ini, ditambah dengan minimnya perawatan medis, mengakibatkan kematian, khususnya pada bayi dan anak-anak. Dengan demikian, kelangkaan dan pencemaran air menjadi bom senyap yang tidak terlihat sama sekali dibandingkan bom yang menghancurkan bangunan dan menewaskan puluhan ribu warga sipil. Namun, bom ini tidak kalah mematikan," katanya.
Menyebut pelanggaran Israel terhadap hukum internasional yang berlaku, sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional, sebagai sistematis. Pelapor tersebut mengatakan militerisasi air di wilayah Palestina yang diduduki telah menjadi inti dari kebijakan air dan apartheid teritorial selama 50 tahun terakhir, termasuk penghancuran infrastruktur air dasar Palestina.
Ia mengatakan warga Palestina tidak memiliki akses ke Sungai Yordan dan tidak dapat membangun sumur atau infrastruktur air di wilayah mereka sendiri.
"Mereka hanya mendapat 70 liter per orang per hari, dan banyak masyarakat pedesaan hanya mendapat 20 liter, sementara penduduk Israel rata-rata mendapat empat kali lebih banyak, dan pemukim ilegal menerima dan menggunakan 18 kali lebih banyak air untuk tanaman dan kolam renang mereka," tambahnya. (I-2)
Meskipun HAM adalah hak dasar manusia, dalam praktiknya sering terjadi penindasan dan pelanggaran, yang mengakibatkan banyak korban jiwa.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan Indonesia harus mendorong PBB mengambil tindakan tegas terhadap Israel atas pelanggaran HAM dan dugaan apartheid yang terjadi di Palestina.
Pendudukan ilegal Israel juga dilakukan sebagai pelanggaran terhadap kejahatan apartheid. Hal itu tidak dapat dibedakan dari kolonialisme.
Israel menerapkan versi apartheid yang lebih ekstrem di wilayah Palestina dibandingkan yang diterapkan di Afrika Selatan sebelum 1994. Ini dikatakan Pretoria, ibu kota Afrika Selatan.
ANC akan mendukung mosi parlemen untuk menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel sampai Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk eskalasi militer Israel di Gaza.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved