Eks PM Bangladesh Tuding AS Turut Menggulingkannya terkait Pulau Saint Martin

MANTAN Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menuding Amerika Serikat (AS) berada di balik penggulingannya karena ia menolak menyerahkan Pulau Saint Martin. Penyerahan ini dinilai akan memberikan pengaruh kepada Washington di Teluk Benggala. Ini menurut laporan harian India, The Economic Times (TET).

Hasina menuduh bahwa AS berupaya menggulingkannya dari kekuasaan karena penolakannya untuk menyerahkan kendali Pulau Saint Martin, yang akan memungkinkan AS untuk memengaruhi Teluk Benggala. Demikian dilaporkan TET pada Minggu (11/8).

Mengutip pesan yang disampaikan melalui rekan dekatnya, laporan tersebut menyatakan bahwa Hasina, 76, bisa saja tetap berkuasa dengan menyerahkan kedaulatan Pulau Saint Martin.

Baca juga : Ekonomi Bangladesh Terpukul Gejolak Politik

Secara lokal dikenal sebagai Narikel Zinzira atau Pulau Kelapa, Pulau Saint Martin ialah daratan kecil seluas hanya tiga kilometer persegi di bagian timur laut Teluk Benggala. Ini sekitar 9 kilometer di selatan ujung semenanjung Cox's Bazar-Teknaf. Pulau ini menandai titik paling selatan Bangladesh.

Namun, laporan tersebut menambahkan, "Dia memilih untuk tidak mengompromikan kedaulatan pulau tersebut dengan menyoroti pentingnya posisi strategis pulau tersebut dan potensi pengaruh geopolitik yang diwakilinya di kawasan tersebut."

Menjelang penggulingannya yang mengakhiri masa jabatannya selama 15 tahun, Hasina mengklaim pada Mei bahwa ada rencana untuk menciptakan negara Katolik seperti Timor Timur dengan mengambil bagian dari Bangladesh dan Myanmar.

Baca juga : Hasina Tiba di India untuk Cari Suaka ke Inggris

Tanpa menyebut negara mana pun secara spesifik, Hasina mengatakan dia ditawari pemilihan kembali yang bebas masalah pada pemilu 7 Januari jika dia mengizinkan negara asing untuk membangun pangkalan udara di wilayah Bangladesh. Ini menurut Daily Star yang berbasis di Dhaka.

Hasina juga menyatakan kesedihan terkait kerusuhan politik di Bangladesh setelah pengunduran dirinya pada 5 Agustus. Ini dimulai dengan protes tuntutan penghapusan sistem kuota kontroversial dalam pekerjaan publik.

Terkait dengan pernyataan tersebut, putra Hasina yang berdiam di AS, Sajeeb Wazed, mengatakan di X, "Pernyataan pengunduran diri terbaru yang dikaitkan dengan ibu saya yang dipublikasikan di suatu surat kabar sepenuhnya salah dan dibuat-buat."

Baca juga : PM Sheikh Hasina Tinggalkan Bangladesh dengan Helikopter Militer

"Saya baru saja mengonfirmasi kepada dia (Hasina) bahwa dia tidak membuat pernyataan apa pun sebelum atau setelah meninggalkan Dhaka," kata Wazed. Sebelumnya ia menjabat sebagai pengusaha TI dan penasihat ICT untuk perdana menteri Bangladesh.

Hasina melarikan diri dari Bangladesh pada 5 Agustus ke negara tetangga India. Di sana dia saat ini tinggal untuk sementara waktu, menurut pejabat India.

Menurut harian Prothom Alo, setidaknya 580 kematian dilaporkan sejak 16 Juli selama protes menentang pemerintah Hasina. Sebanyak 326 di antaranya terjadi dalam tiga hari antara 4 dan 6 Agustus.

Baca juga : PM Bangladesh Singgung Soal HAM dan Demokrasi Ketika Pemerintah AS Bungkam Mahasiswa

Segera setelah dia melarikan diri pada 5 Agustus, Kepala Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan bahwa Hasina telah mengundurkan diri. Zaman juga mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi.

Sehari kemudian, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin membubarkan parlemen yang dipilih pada Januari ketika Hasina menjadi perdana Menteri untuk keempat kali. Pemenang Hadiah Nobel Muhammad Yunus dilantik sebagai penasihat utama pada 8 Agustus untuk memimpin pemerintahan transisi yang beranggotakan 17 orang di Bangladesh.

Partai oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menuntut pemilu nasional dalam waktu tiga bulan untuk menyerahkan kekuasaan kepada perwakilan rakyat. (Ant/Z-2)