Ekonomi Bangladesh Terpukul Gejolak Politik

PROTES mahasiswa yang mengguncang Bangladesh sejak 1 Juli dan menyebabkan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri dengan helikopter ke New Delhi, India. Kondisi itu, telah memukul perekonomian dalam negeri bahkan kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar.

Saat ini, peraih Nobel Muhammad Yunus memimpin pemerintahan sementara di Dhaka. Namun dunia usaha sedang berjuang menghadapi kondisi yang akan terjadi dan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti sebelumnya,” kata wakil presiden penelitian dan strategi di Asia Pacific Foundation of Canada, Vina Nadjibulla, dilansir dari Aljazeera, Kamis (8/8).

Baca juga : Hasina Tiba di India untuk Cari Suaka ke Inggris

Bahkan sebelum peristiwa akhir pekan lalu dan pertumpahan darah, presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan bahwa perekonomian Bangladesh telah mengalami kerugian sebesar US$10 miliar akibat protes mahasiswa dan jam malam serta pemadaman komunikasi.

Dilaporkan juga beberapa pabrik garmen, yang merupakan sumber lapangan kerja utama dan penghasil pendapatan bagu Bangladesh telah dibuka kembali setelah empat hari ditutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan rusaknya perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan mereka mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

“Mereka yang memandang Bangladesh sebagai strategi Tiongkok+1 yang menarik, ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya dan menjadikannya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak terkena dampak lebih lanjut,” kata Nadjibulla.

Baca juga : PM Sheikh Hasina Tinggalkan Bangladesh dengan Helikopter Militer

Meskipun tujuan utama pemerintah sementara adalah memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya pemerintah harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang memicu protes, kata Michael Kugelman, direktur South Asia Institute di Pusat Wilson.

Kesenjangan ekonomi

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional bahwa sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun.

Negara ini telah mencapai kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir. Namun masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara ini, dimana sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar atau mengikuti pelatihan pada tahun lalu.

Baca juga : Peraih Nobel Muhammad Yunus Ambil Alih Pemerintahan Sementara Bangladesh

“Jika mereka yang berkuasa serius dalam mengatasi tekanan ekonomi, mereka harus memulihkan hukum dan ketertiban sesegera mungkin. Beberapa minggu terakhir telah menjadi skenario mimpi buruk dan akan membuat investor menjauh. Anda harus membuat investor saat ini aman agar mereka tidak menarik diri,” kata Kugelman kepada Al Jazeera.

Bangladesh adalah pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat tetapi juga sebagai importir energi dan memiliki investasi infrastruktur yang besar dari negara-negara termasuk Tiongkok dan Jepang.

Pada 2023, misalnya, mereka mengimpor barang, sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain dan pupuk senilai US$73 miliar.

Baca juga : Mahasiswa Menghadap Panglima Militer setelah PM Bangladesh Mundur

“Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang mampu menghubungkan pemulihan perdamaian dan stabilisasi perekonomian,” kata Kugelman.

“Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang bisa dilakukan oleh para mitra ekonomi ini hanyalah mengawasi dan menunggu dengan gelisah,” ujarnya.

India adalah salah satu negara yang paling mungkin terkena dampak kerusuhan yang terjadi di Bangladesh, bukan hanya karena hubungan historisnya tetapi juga karena Perdana Menteri Narendra Modi adalah sekutu setianya dari Hasina.

“Mungkin terdapat peningkatan risiko terhadap perusahaan-perusahaan India, namun hal ini kembali ke situasi hukum dan ketertiban dan apakah pemerintahan baru dapat mengendalikannya,” pungkas Kugelman. (I-2)