Mahasiswa Menghadap Panglima Militer setelah PM Bangladesh Mundur

KOORDINATOR gerakan demontrasi mahasiswa Bangladesh dijadwalkan bertemu dengan panglima militer, Jenderal Waker-Uz-Zaman, setelah militer mengumumkan akan membentuk pemerintahan sementara menyusul pengunduran diri Sheikh Hasina sebagai perdana menteri.

Pada Senin (5/8), Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan Bangladesh setelah ratusan orang tewas dalam tindakan keras terhadap demonstrasi yang dimulai sejak protes mahasiswa terhadap kuota pekerjaan istimewa dan berkembang menjadi gerakan yang meluas secara nasional. Pada Selasa (6/8) pagi, Amerika Serikat (AS) memuji tindakan tentara Bangladesh dalam merespons transisi pemerintahan.

"Amerika Serikat telah lama menyerukan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi di Bangladesh. Kami mendesak agar pembentukan pemerintahan sementara bersifat demokratis dan inklusif. Kami memuji tentara atas pengekangan yang mereka tunjukkan hari ini," kata juru bicara Gedung Putih.

Baca juga: Militer Pimpin Bangladesh Ini Beberapa Hal yang Perlu Diketahui

Pemimpin mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengatakan pemerintah sementara harus berupaya menyelenggarakan pemilu demokratis yang cepat. "Reaksi keras PM Hasina terhadap protes yang sah membuat kepemimpinannya tidak dapat dipertahankan. Saya memuji para pengunjuk rasa yang berani dan menuntut keadilan bagi mereka yang terbunuh," sebutnya.

Hasina memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada Januari dalam pemilu yang diboikot oleh oposisi. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemilu tersebut tidak berlangsung bebas dan adil dan Washington prihatin dengan laporan mengenai ketidakberesan serta kekerasan dalam pemilu tersebut.

Pemerintahan Hasina dituduh oleh kelompok hak asasi manusia menyalahgunakan institusi negara untuk memperkuat kekuasaannya dan membasmi perbedaan pendapat, termasuk melalui pembunuhan aktivis oposisi.

Baca juga: PM Bangladesh Sheikh Hasina Mundur setelah Didemo Berminggu-minggu

Protes terbaru yang dipimpin mahasiswa dimulai karena sistem kuota yang menurut mereka memberikan pekerjaan pemerintah secara tidak proporsional kepada keturunan pejuang kemerdekaan dari perang kemerdekaan pada 1971.

Protes dan tindakan keras baru-baru ini menyebabkan kekerasan terburuk sejak Bangladesh didirikan lebih dari lima dekade lalu. Dalam pengarahan di markas besar militer, Zaman berjanji akan melakukan penyelidikan atas kematian tersebut.

Koordinator protes mahasiswa pada Selasa (6/8) menyerukan pembentukan pemerintahan sementara yang baru dengan peraih Nobel perdamaian Muhammad Yunus sebagai penasihat utamanya. Ini menurut video yang dirilis di Facebook.

Baca juga: PM Sheikh Hasina Tinggalkan Bangladesh dengan Helikopter Militer

Pada Januari lalu, ia dijatuhi hukuman enam bulan penjara bersama dengan tiga orang karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan di Grameen Telecom, perusahaan nirlaba yang ia dirikan pada 1983. Pada Juni lalu, Yunus mengatakan kepada Guardian bahwa ia berada di bawah hukuman 20 tahun. tekanan dari pemerintah Bangladesh atas karyanya, yang dianggap telah meningkatkan taraf hidup jutaan orang miskin, khususnya perempuan.

Di tempat lain, Bank Dunia mengatakan pihaknya sedang mengkaji dampak peristiwa di Bangladesh terhadap program pinjamannya, tetapi tetap berkomitmen untuk mendukung aspirasi pembangunan masyarakat Bangladesh. Dewan Bank Dunia pada Juni menyetujui dua proyek senilai US$900 juta untuk membantu Bangladesh memperkuat kebijakan sektor keuangan dan meningkatkan infrastruktur perkotaan.

Bank Dunia merupakan salah satu mitra pembangunan pertama yang mendukung Bangladesh setelah kemerdekaannya dan sejak itu memberikan komitmen sebesar US$41 miliar dalam bentuk hibah dan kredit tanpa bunga. (theguardian/Z-2)