Hunter Biden Jadi Ruang Tembak Partai Republik

PARTAI Republik meluncurkan upaya untuk memakzulkan menteri dan menargetkan putra presiden Amerika Serikat (AS), Hunter Biden. Partai oposisi Biden ini merancang serangan terhadapnya menjela pemilihan umum.

Para ahli strategi Partai Demokrat melihat manuver-manuver Republik sebagai kunci untuk menimbulkan kerusakan pada pemerintahan Biden menjelang pemilihan presiden pada November. Republik berupaya untuk mendukung calon mereka sendiri, Donald Trump yang dilanda sejumlah kasus.

Hunter Biden menjadi sasaran karena menolak panggilan pengadilan untuk memberikan kesaksian di depan Kongres mengenai kepentingan bisnisnya. 

Baca juga : DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Biden

Sementara kelompok konservatif berusaha menggulingkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam perselisihan mengenai keamanan perbatasan.

“Badan legislatif menulis undang-undang dan lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut. Mereka tidak bisa memilih undang-undang yang mana,” kata senior dari Partai Republik Mark Green.

Baca juga : Hunter Biden Didakwa Membeli Senjata api Ilegal

Menurut dia Menteri Mayorkas memaksakan kebijakan keimigrasian yang melanggar undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat menuduh Mayorkas lalai dalam tugasnya mengamankan perbatasan.

Kebijakan Mayorkas juga menuai rekor jumlah migran ilegal dalam beberapa pekan terakhir. Pemakzulannya oleh DPR akan memicu persidangan di Senat, yang mempertaruhkan tugas Mayorkas.

Namun hal ini sebatas manuver politik semu. Sebab majelis tinggi Kongres yang dipimpin Partai Demokrat hampir pasti akan membebaskan Mayorkas.

Rekor tertinggi adalah 10 ribu migran ditahan setiap hari pada Desember setelah menyeberang secara ilegal dari Meksiko. Partai Republik menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan.

Pemungutan suara di DPR untuk memberhentikan Menteri Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan anggota kabinet Biden, diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada akhir Januari. Pemerintah Biden telah menolak pemakzulan Mayorka.

Anggota DPR dari Partai Republik juga telah meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Mereka menilai Biden mendapatkan keuntungan dari bisnis anaknya.

Hunter menolak panggilan pengadilan kongres yang dikeluarkan pada November yang menuntut kesaksiannya secara tertutup. Dia hanya ingin menjelaskan duduk perkara ini secara terbuka.

Putra presiden AS tersebut juga dijadwalkan hadir di pengadilan Los Angeles pada Kamis (11/1), untuk menjawab tuduhan federal bahwa ia gagal membayar pajak atas jutaan dolar yang ia terima dari bisnis asing.

Ini adalah kedua kalinya tahun ini dia menghadapi dakwaan dari penasihat khusus yang menyelidiki urusan pribadi dan bisnisnya. (AFP/Z-4)