Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Republik meluncurkan upaya untuk memakzulkan menteri dan menargetkan putra presiden Amerika Serikat (AS), Hunter Biden. Partai oposisi Biden ini merancang serangan terhadapnya menjela pemilihan umum.
Para ahli strategi Partai Demokrat melihat manuver-manuver Republik sebagai kunci untuk menimbulkan kerusakan pada pemerintahan Biden menjelang pemilihan presiden pada November. Republik berupaya untuk mendukung calon mereka sendiri, Donald Trump yang dilanda sejumlah kasus.
Hunter Biden menjadi sasaran karena menolak panggilan pengadilan untuk memberikan kesaksian di depan Kongres mengenai kepentingan bisnisnya.
Baca juga : DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Biden
Sementara kelompok konservatif berusaha menggulingkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam perselisihan mengenai keamanan perbatasan.
“Badan legislatif menulis undang-undang dan lembaga eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut. Mereka tidak bisa memilih undang-undang yang mana,” kata senior dari Partai Republik Mark Green.
Baca juga : Hunter Biden Didakwa Membeli Senjata api Ilegal
Menurut dia Menteri Mayorkas memaksakan kebijakan keimigrasian yang melanggar undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Mayoritas Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat menuduh Mayorkas lalai dalam tugasnya mengamankan perbatasan.
Kebijakan Mayorkas juga menuai rekor jumlah migran ilegal dalam beberapa pekan terakhir. Pemakzulannya oleh DPR akan memicu persidangan di Senat, yang mempertaruhkan tugas Mayorkas.
Namun hal ini sebatas manuver politik semu. Sebab majelis tinggi Kongres yang dipimpin Partai Demokrat hampir pasti akan membebaskan Mayorkas.
Rekor tertinggi adalah 10 ribu migran ditahan setiap hari pada Desember setelah menyeberang secara ilegal dari Meksiko. Partai Republik menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan.
Pemungutan suara di DPR untuk memberhentikan Menteri Keamanan Dalam Negeri, yang merupakan anggota kabinet Biden, diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada akhir Januari. Pemerintah Biden telah menolak pemakzulan Mayorka.
Anggota DPR dari Partai Republik juga telah meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Biden. Mereka menilai Biden mendapatkan keuntungan dari bisnis anaknya.
Hunter menolak panggilan pengadilan kongres yang dikeluarkan pada November yang menuntut kesaksiannya secara tertutup. Dia hanya ingin menjelaskan duduk perkara ini secara terbuka.
Putra presiden AS tersebut juga dijadwalkan hadir di pengadilan Los Angeles pada Kamis (11/1), untuk menjawab tuduhan federal bahwa ia gagal membayar pajak atas jutaan dolar yang ia terima dari bisnis asing.
Ini adalah kedua kalinya tahun ini dia menghadapi dakwaan dari penasihat khusus yang menyelidiki urusan pribadi dan bisnisnya. (AFP/Z-4)
MANTAN Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, didiagnosis mengidap kanker prostat agresif.
Mantan Presiden AS Joe Biden menyatakan terima kasih akan dukungan dari seluruh dunia akan diagnosis kanker prostat agresif yang dideritanya.
Mantan Presiden AS Joe Biden baru saja didiagnosis kanker prostat agresif. Kenali lebih lanjut tentang penyakit ini.
Donald Trump mendoakan mantan presiden AS Joe Biden segara pulih dari kanker prostat agresif.
Kantor pribadi mantan Presiden Amerika Serikat mengungkapkan Joe Biden didiagnosa kanker prostat. Saat ini kanker tersebut telah menyaber ke tulangnya.
Biden memperingatkan bahwa pemotongan tunjangan Jaminan Sosial berisiko menghancurkan kehidupan jutaan pensiunan yang bergantung pada program tersebut untuk bertahan hidup.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved