DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Biden

DPR Amerika Serikat (AS) menyetujui penyelidikan pemakzulan Presiden Joe Biden, Rabu (13/12). Keputusan yang muncul dari hasil voting itu dimotori Partai Republik, yang belum sepenuhnya mengantongi cukup bukti.

Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 untuk menyetujui penyelidikan tersebut. Dasarnya, Partai Republik menilai Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari transaksi bisnis luar negeri putranya yang berusia 53 tahun, Hunter Biden.

Keputusan DPR itu muncul beberapa jam setelah Hunter Biden menolak bersaksi secara tertutup. Gedung Putih menolak penyelidikan tersebut karena tidak didukung fakta dan bermotif politik.

Baca juga: Berharap Uang, AS Kadoi Ukrainia Sanksi Kepada Rusia

Biden sedang mempersiapkan kemungkinan pertarungan ulang di pemilu 2024 dengan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana mendatang.

Upaya tersebut hampir pasti akan gagal untuk mencopot Biden dari jabatannya, bahkan, jika DPR memutuskan untuk memakzulkan presiden. 

Senat harus memutuskan untuk menghukumnya atas tuduhan tersebut dengan suara dua pertiga suara sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan di majelis di mana rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.

Baca juga: Biden Tegaskan Dukung ke Ukraina dan Memperingatkan Ancaman Kemenangan Putin

Namun, hal ini dapat membantu Partai Republik menyoroti tuduhan korupsi mereka selama kampanye pemilu 2024. Pemungutan suara tersebut dilakukan tiga bulan setelah Partai Republik secara informal memulai penyelidikan dan bukan merupakan langkah yang diperlukan untuk memecat presiden atau pejabat lain dari jabatannya.

Namun, otorisasi tersebut dapat memberikan wewenang hukum yang lebih besar kepada Partai Republik untuk memaksa pemerintahan Biden agar bekerja sama dan dapat membantu melawan tuduhan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki legitimasi.

Anggota DPR dari Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya mengambil keuntungan dari tindakannya ketika ia menjabat sebagai wakil presiden Presiden Barack Obama dari 2009 hingga 2017 dan mereka memusatkan perhatian pada usaha bisnis putranya di Ukraina dan Tiongkok selama periode tersebut.

Mereka telah menemukan bukti bahwa Hunter Biden membuat kliennya percaya bahwa dia dapat memberikan akses ke kantor wakil presiden. Namun mereka belum memberikan bukti bahwa Biden mengambil tindakan resmi apa pun untuk membantu bisnis-bisnis tersebut atau mendapatkan keuntungan finansial darinya.

"Dengan mendukung penyelidikan pemakzulan ini, Konferensi Partai Republik menandatangani satu tahun lagi Kongres 'Tidak Melakukan Apa-apa': Tidak ada undang-undang atau kemajuan kebijakan yang substantif, semua fantasi politik dan teori konspirasi," kata Perwakilan Demokrat Jamie Raskin dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara.

Tidak ada bukti

Sebelumnya, Senin (11/12), Hunter Biden menentang panggilan pengadilan komite untuk memberikan kesaksian secara tertutup. Dia hanya akan bersaksi di depan umum karena dia khawatir kata-katanya akan disalahartikan.

“Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya, karena hal itu tidak terjadi,” kata Hunter Biden.

Anggota komite mengatakan mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena menghina Kongres, yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara.

“Ketika Presiden Biden terus menolak panggilan pengadilan yang sah di Kongres, pemungutan suara hari ini dari Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan penyelidikan menempatkan kita pada posisi terkuat untuk menegakkan panggilan pengadilan ini di pengadilan,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson di platform media sosial X.

Trump, kandidat terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik, dimakzulkan dua kali oleh DPR selama masa kepresidenannya. Pada 2020 karena mencoba menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan korupsi terhadap Biden, dan pada 2021 karena mencoba membalikkan kekalahannya dalam pemilu.

Kedua upaya tersebut kandas di Senat. Hunter Biden, yang menggambarkan perjuangannya melawan kecanduan narkoba dan alkohol, juga telah menjadi subyek penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun.

Dia menghadapi dakwaan federal bahwa dia berbohong tentang penggunaan narkoba saat membeli pistol dan dakwaan terpisah karena gagal membayar pajak sebesar US$1,4 juta. Dia telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api, dan pengacaranya mengatakan dia telah melunasi pajaknya.

"Di tengah kecanduan saya, saya sangat tidak bertanggung jawab terhadap keuangan saya. Namun menyatakan bahwa hal tersebut sebagai dasar penyelidikan pemakzulan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Itu tidak tahu malu," katanya.

Perwakilan Partai Republik Jim Jordan mengatakan kata-kata Hunter Biden bahwa ayahnya tidak terlibat secara finansial menunjukkan bahwa presiden mungkin terlibat dalam bisnis putranya meskipun dia tidak mengambil keuntungan dari bisnis putranya.

"Dia terlibat, hanya saja bukan secara finansial. Itu merupakan perubahan besar dari semua yang mereka katakan," kata Jordan.

Pengacara Gedung Putih Ian Sams menolak klaim tersebut, dengan mengatakan di X, "Jim Jordan terus berbohong dan membuat pernyataan yang sepenuhnya salah tentang isi dari apa yang mereka sebut sebagai investigasi." (France24/Z-1)