Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky mendapatkan kado saat mengunjungi Washington, Amerika Serikat (AS). Paman Sam memberikan sanksi ekonomi dan diplomatik kepada ratusan individu dan perusahaan, mulai dari Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), pada Selasa (12/12).
Sanksi terbaru ini diluncurkan ketika Zelensky mengunjungi ibu kota AS itu untuk meminta lebih banyak dukungan finansial. Alasannya guna melawan invasi Rusia yang akan memasuki tahun ketiga pada Februari.
Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Zelensky bahwa sanksi itu akan menjadi hadiah Natal untuk Vladimir Putin dari Rusia jika Kongres gagal memberikan bantuan militer baru untuk Kyiv.
Baca juga: Biden Tegaskan Dukung ke Ukraina dan Memperingatkan Ancaman Kemenangan Putin
Berbicara di Ruang Oval Gedung Putih, Biden mengatakan kepada Zelensky bahwa AS mendukung Ukraina, bahkan ketika Partai Republik memblokir paket bantuan baru senilai US$60 miliar untuk Ukraina yang dilanda perang.
Zelensky mengatakan kepada Biden bahwa Ukraina bisa menang. Sanksi finansial terhadap Rusia telah menjadikannya negara yang paling banyak terkena sanksi di dunia, namun belum memberikan dampak yang besar terhadap perekonomiannya.
Paket sanksi terbaru ini menargetkan jaringan pengadaan senjata multinasional yang dipimpin oleh warga negara Tiongkok Hu Xiaoxun, perusahaan pertahanan swasta miliknya yang berbasis di Tiongkok Jarvis HK, dan jaringan rekanan yang mengoordinasikan penjualan senjata dan komponen buatan Tiongkok ke Rusia.
Selain itu, sekelompok perusahaan yang berbasis di Turki, UEA, dan Maladewa yang terlibat dalam proses produksi senjata menjadi sasaran sanksi ekonomi.
“Kremlin terus mengubah Rusia menjadi perekonomian masa perang, namun mesin perang Putin tidak dapat bertahan hanya dengan produksi dalam negeri,” kata Menteri Keuangan Janet Yellen.
Sanksi ini terus memperketat kebijakan terhadap pemasok dan jaringan negara ketiga, kata dia, yang bersedia memberikan masukan yang sangat dibutuhkan Rusia untuk meningkatkan dan mempertahankan basis industri militernya.
Selain memberikan sanksi kepada produsen emas dan pengirim amunisi, Departemen Luar Negeri juga memberikan sanksi kepada tiga entitas yang terlibat dalam pengembangan terminal Gas Alam Cair Ust-Luga Rusia, yang saat ini sedang dibangun, dan akan dioperasikan oleh perusahaan energi multinasional milik negara yang mayoritas penduduknya berada di Rusia. perusahaan Gazprom dan perusahaan energi Rusia RusGazDobych.
"AS dan sekutunya bersatu dalam dukungan kami yang berkelanjutan terhadap Ukraina dalam menghadapi perang Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan ilegal,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Pihaknya akan terus menggunakan alat yang kami miliki untuk mendorong akuntabilitas atas kejahatan Rusia di Ukraina dan mereka yang mendanai dan mendukung mesin perang Rusia. Sanksi tersebut memblokir akses ke properti dan rekening bank AS serta mencegah orang dan perusahaan yang menjadi sasaran melakukan bisnis dengan warga AS. (CNA/Z-3)
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah kabar yang menyebutkan pemerintah menjual data pribadi WNI kepada Amerika Serikat.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
ISTANA kepresidenan Rusia, Kremlin, pada Selasa (22/7) mengatakan bahwa Moskow berharap putaran perundingan damai antara Rusia-Ukraina berikutnya akan berlangsung pekan ini.
Para kritikus mengatakan undang-undang baru yang diteken Zelensky melemahkan kewenangan Biro Antikorupsi Nasional (Nabu) dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi (Sapo) Ukraina.
Rusia luncurkan lebih dari 400 drone dan satu rudal jarak jauh ke empat wilayah di Ukraina.
Negara-negara anggota Uni Eropa melalui NATO menjadi pihak yang membayar rudal Patriot.
Rudal Patriot adalah sistem pertahanan udara canggih AS yang mampu hancurkan rudal balistik, jelajah, dan drone. Ini peran dan kemampuannya di Ukraina.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tenggat waktu kepada Rusia untuk mengakhiri konflik di Ukraina dalam waktu 50 hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved