Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Papua Nugini telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, kata dia, warga negara Indonesia bisa ke Papua Nugini tanpa visa.
“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” ujar Putu lewat keterangan yang diterima, Selasa (4/7).
Baca juga: Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Dihapus, Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali Tetap Naik
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023, membahas soal bebas visa untuk warga Indonesia. Sebab, kata dia, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU bebas visa untuk Indonesia itu.
“Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik kedepannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” ujarnya.
Baca juga: Indonesia Setop Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 159 Negara untuk Sementara
Selain itu, lanjut dia, penerbagan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini sudah diresmikan. “Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali - Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara, ” tandas legislator asal Bali itu..
Dalam kunjungan bilateral kerja sama pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, Putu diterima langsung Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai.
Oleh karenanya, menurut Putu momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sydney, Australia dan Port Moresby, Papua Nugini pada Senin-Rabu, 3-5 Juli 2023. Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini merupakan sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan.
Setelah dari Sydney, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini. (H-3)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved