Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Parlemen Papua Nugini telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, kata dia, warga negara Indonesia bisa ke Papua Nugini tanpa visa.
“Ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah diketok, disahkan dan ditandatangani,” ujar Putu lewat keterangan yang diterima, Selasa (4/7).
Baca juga: Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Dihapus, Kunjungan Wisatawan Asing ke Bali Tetap Naik
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 5-6 Juli 2023, membahas soal bebas visa untuk warga Indonesia. Sebab, kata dia, Papua Nugini juga tinggal mengumumkan saja mengenai RUU bebas visa untuk Indonesia itu.
“Kunjungan Pak Presiden Joko Widodo yang ketiga kali selama beliau 9 tahun menjabat Presiden, itu pantas kita apresiasi. Presiden tentu saja ingin hubungan kerjasama bilateral kedua negara ini bisa berjalan lebih baik kedepannya. Mudah-mudahan pada saat di sana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia bebas visa masuk ke Papua Nugini,” ujarnya.
Baca juga: Indonesia Setop Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 159 Negara untuk Sementara
Selain itu, lanjut dia, penerbagan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini sudah diresmikan. “Saya bangga karena apa yang kita usahakan 2 bulan ini terwujud. Kita harus bolak balik ke Papua Nugini pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta 22 Mei 2023 bertemu di Bali dengan pertemuan soft diplomasi. PNG membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan direct flight dari Bali - Papua Nugini. Ini sejarah bagi kedua negara, ” tandas legislator asal Bali itu..
Dalam kunjungan bilateral kerja sama pada 3 Mei-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, Putu diterima langsung Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai.
Oleh karenanya, menurut Putu momentum ini dapat meningkatkan hubungan kedua negara bilateral antara Indonesia dengan Papua Nugini, baik hubungan konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
“Konektivitas akan kita dorong untuk meningkatkan segala bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara Pasific. Saatnya sekarang, saya bangga temen-temen KADIN sudah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN hadir disana ikut membangun investasi dan membangun berbagai hal. Karena, memang potensi dari Papua Nugini ini cukup besar,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sydney, Australia dan Port Moresby, Papua Nugini pada Senin-Rabu, 3-5 Juli 2023. Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini merupakan sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan.
Setelah dari Sydney, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini. (H-3)
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
Sebanyak 1.360 penari Tamborin yang berasal dari pelajar dan demoninasi gereja memeriahkan perayaan masuknya Injil ke Papua itu.
PEMERHATI sepak bola nasional dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, Irhas, mengatakan, upaya pembinaan talenta muda sepak bola di Indonesia Timur harus terus ditingkatkan.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved