Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum dan HAM) telah menghapus fasilitas bebas visa kunjungan yang diberikan kepada banyak negara dunia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Bali. Meski sudah dihapuskan, tidak memengaruhi tingkat kunjungan.
Kepala Dinas Pariwisata Bali Cok Pemayun saat dikonfirmasi Rabu (28/6) mengatakan meski penghapusan fasilitas bebas visa kunjungan sejak 7 Juni lalu, jumlah kunjungan ke Bali terus meningkat dari hari ke ke hari.
"Sampai hari ini terdata jumlah kunjungan rata-rata 16.800 orang per hari, atau naik 4% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya, penghapusan fasilitas bebas visa kunjungan sama sekali tidak berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Justru malah sebaliknya, jumlah kunjungan meningkat terus," ujarnya.
Baca juga: Indonesia Cabut Bebas Visa Kunjungan 159 Negara, Presiden: Itu Hasil Evaluasi
Diketahui pencabutan fasilitas visa itu akibat banyak warga negara asing (WNA) yang berulang di Pulau Dewata. Dengan banyak pertimbangan dan masukan dari masyarakat Bali, pemerintah memutuskan menghapus fasilitas bebas visa kunjungan ke Bali sejak 7 Juni 2023.
Sejumlah pelanggaran yagn dilakukan wisatawan asing di Bali di antaranya, masuk pura dengan busana yang tidak sopan, berfoto telanjang di kawasan suci, mabuk di jalanan, mengendarai motor dengan tidak pakai helm, SIM, STNK, bertelanjang sambil bawa kendaraan, mencari pekerjaan sambilan, menjadi sopir angkot, dan melakukan hubungan seksual di area publik.
Baca juga: Indonesia Setop Kebijakan Bebas Visa Kunjungan 159 Negara untuk Sementara
Cok Pemayun menegaskan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah memperhitungkan setiap kebijakan yang diambil. Termasuk dampak jangka panjang dan pendek dari keputusan tersebut.
Satu bulan diberlakukan, kata Cok, tidak terlalu banyak berpengaruh. Bali dan pemerintah pusat juga sudah mempertimbangkan quality tourism dimana turis yang ke Bali harus berkualitas terutama dari sisi lama tinggal dan yang yang dibelanjakan di Bali.
Menurutnya, dalam periode Januari-Juni 2023, jumlah kunjungan ke Bali sudah mencapai 2,20 juta orang turis asing. "Ini masih kondisi low season. Kita optimis untuk semester kedua tahun 2023 nanti jumlahnya akan lebih banyak, sebab Bali akan memasuki masa high season," ujarnya.
Tahun 2023, Bali menargetkan kunjungan wisatawan ke Bali sebanyak 4,5 juta orang. Cok Pemayun optimis, Bali akan melewati target tersebut hingga 5,5 juta orang. Target ini tidaklah muluk-muluk karena saat ini jumlah kunjungan perhari terus meningkat pesat.
Sekalipun pemerintah sudah hapus fasilitas bebas visa kunjungan, wisatawan bisa mengakses E-Visa dengan biaya yang sangat murah, yakni US$35. (Z-3)
Pasar properti di Bali mencatat tren kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan peningkatan harga dan okupansi.
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti aksi brutal WNA asal Amerika Serikat berinisial MM yang mengamuk dan merusak fasilitas Klinik Nusa Medika di Pecatu, Bali.
SORANG warga Jodoh, Kota Batam, berinisial IRS dianiaya di kawasan Pollux Habibie, Batam Center, Batam pada akhir Februari lalu.
PEMBEBASAN dua warga negara asing (WNA) asal India yang juga tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan Arab Saudi, AS dan SH, lewat mekanisme restorative justice dipertanyakan.
Kedua WNA asal India itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
TIM SAR gabungan berhasil menyelamatkan seorang warga negara asing (WNA) Perancis, Da Ponte Almiro (58) yang terperosok ke dalam jurang di Karangasem, Bali.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved