Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
RATUSAN ribu orang terus berdemonstrasi di seluruh Prancis menentang regulasi yang disahkan Presiden Emmanuel Macron, yang menaikkan usia pensiun 62 menjadi 64 tahun. Bentrokan juga pecah antara demonstran dan polisi saat protes di sejumlah kota, termasuk Lyon, Nantes, dan Paris.
Pengunjuk rasa di Paris sempat membakar tenda brasserie Left Bank La Rotonde, yang terkenal sebagai pusat perayaan Macron ketika memenangkan pemungutan suara putaran pertama dalam pemilihan presiden 2017. Polisi mengatakan beberapa ratus dari titik bentrokan terjadi secara luas di Paris.
Sementara bentrokan juga terjadi di Lyon. Polisi menembakkan gas air mata setelah beberapa toko dijarah dan jendela bank dihancurkan demonstran.
Baca juga: Bola Panas UU Reformasi Pensiun Macron di Tangan Dewan Konstitusi
Kemudian, di Rennes, polisi menembakkan gas air mata dan pengunjuk rasa melemparkan proyektil ke petugas.
Gerakan protes di Prancis telah meningkat selama dua setengah bulan sebagai penentangan kebijakan Macron untuk menaikkan batas usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Penolakan itu berbuah krisis politik paling serius dalam masa jabatan kedua Macron sebagai presiden.
Setiap minggu, serikat pekerja telah memimpin pemogokan nasional dan berdemonstrasi yang kerap menimbulkan bentrokan dengan polisi. Serikat pekerja bersikeras orang Prancis akan terus dimobilisasi untuk membatalkan perubahan itu.
Baca juga: Publik Prancis Semakin Radikal
“Kami masih meminta agar reformasi itu dicabut,” kata Kepala Serikat CFDT sentris Laurent Berger.
Dia mengatakan kelompoknya dan rakyat Prancis akan terus melakukan demonstrasi hingga regulasi tentang reformasi pensiun itu dibatalkan.
“Kita berada di tengah krisis sosial, krisis demokrasi,” katanya.
Pemerintah Prancis telah menolak membatalkan perubahan pensiun. Semua pihak sedang menunggu keputusan pada 14 April oleh Dewan Konstitusi Prancis, yang mengevaluasi validitas regulasi tersebut.
Reformasi pensiun Macron disahkan tanpa persetujuan parlemen. Langkah ini membuat marah serikat pekerja dan menimbulkan banyak rakyat Prancis yang berunjuk rasa.
Dewan Konstitusi yang memiliki kekuasaan untuk mencoret sebagian atau bahkan semua undang-undang, akan menilai perubahan pensiun berdasarkan interpretasi hukum yang ketat. Pakar konstitusi mengatakan dewan itu tidak mungkin membatalkan undang-undang tersebut sepenuhnya.
Sekolah, kereta api, pesawat, dan kilang terkena dampak pemogokan terbaru pada Kamis (6/4). Protes berkepanjangan terhadap perubahan pensiun Macron telah menyebabkan popularitasnya turun.
Marine Le Pen, yang saat ini memimpin partai oposisi terbesar di parlemen, tidak meningkatkan dukungan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Sebuah jajak pendapat menemukan bahwa Le Pen akan mengalahkan partai pengusung Macron hari ini jika pemilihan presiden musim semi lalu diulang.
Survei, dari grup Elabe untuk BFMTV, menunjukkan Le Pen akan mendapat skor 55% dan partai pengusung Macron 45% jika mereka saling berhadapan dalam pemungutan suara putaran kedua sekarang.
Fabien Villedieu, perwakilan serikat buruh Sud-Rail, mengatakan jika Prancis semakin tidak stabil maka akan mudah dirasuki paham paling kanan. "Prancis yang sedang sakit ini dapat dikuasai kelompok paling kanan, (partai Le Pen)," pungkasnya. (The Guardian/Z-1)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tanggapan mengejutkan terhadap rencana Prancis yang akan mengakui Negara Palestina.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved