PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempermudah warganya untuk memperoleh senjata api. Dia akan mempercepat izin senjata api untuk warga Israel dan meningkatkan upaya untuk mengumpulkan senjata ilegal.
Kantornya juga menjanjikan langkah-langkah baru untuk memperkuat pendudukan dan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Pengumuman itu dibuat setelah pertemuan dengan kabinet keamanan Netanyahu yang diisi para politisi garis keras yang membahas dua penembakan yang termasuk serangan di Jerusalem Timur.
Tujuh orang tewas dalam penembakan di luar sinagoga Jerusalem Timur, pekan lalu Penembakan itu terjadi menjelang akhir konfrontasi yang berkembang dan menyusul serangan Israel di Kota Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan sembilan warga Palestina.
Baca juga: Netanyahu Kutuk Serangan oleh Warga Palestina yang Tewaskan 7 Warga Israel
Secara keseluruhan, pasukan Israel telah membunuh 32 warga Palestina pada bulan ini.
Pemerintahan baru Israel di bawah Netanyahu berasal dari haluan sayap paling kanan dalam sejarah negara itu yang meningkatkan kekhawatiran akan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Warga Palestina dipandang bukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi oleh pemerintahan Netanyahu. Sebab, beberapa pembantunya telah mengungkapkan bahwa penduduk Palestina tidak berharga, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.
Keduanya berbicara terang-terangan tentang niat memperluas pemukiman ilegal di Tepi Barat dan terus menghasut kekerasan terhadap warga Palestina. Keduanya adalah pemukim yang tinggal jauh di dalam Tepi Barat.
“Anda (Netanyahu) memiliki menteri keamanan nasional yang telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia yakin akan pembunuhan warga Palestina. Anda memiliki menteri keuangan yang telah menjelaskan bahwa (warga Palestina) hanya ada di sini untuk sementara,” kata analis yang berbasis di Haifa, Diana Buttu, kepada Al Jazeera.
"Dan Anda juga memiliki perdana menteri yang menjelaskan bahwa orang harus dipersenjatai dan mereka tidak akan melakukan apa pun untuk menghentikan pembunuhan warga Palestina. Anda dapat melihat resepnya adalah semakin banyak orang Palestina yang akan dibunuh,” lanjutnya.
Menurut kementerian kesehatan Otoritas Palestina, lebih dari 200 warga Palestina tewas pada 2022. PBB mengatakan itu adalah tahun paling mematikan bagi warga Palestina dalam 16 tahun.
Di antara mereka yang tewas adalah jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Saat bekerja di lapangan, dia ditembak mati oleh pasukan Israel dengan peluru di kepala selama serangan militer di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada Mei.
Bulan lalu, Jaringan Media Al Jazeera mengajukan permintaan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab.
“Tidak satu pun dari kasus itu (terbunuhnya warga Palestina) dilakukan dilakukan penyelidikan terbuka yang mengarah pada tuduhan, bahkan dalam kasus Shireen,” kata Buttu.
Ia menambahkan, dalam lebih dari 90% serangan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina, polisi tidak melakukan tindakan dan hanya menutup arsip.
Editor Diplomatik Al Jazeera James Bays, yang melaporkan dari Jerusalem Timur, yang diduduki Israel, mengatakan rencana Netanyahu yang menyetujui izin senjata bagi warga Israel didorong permintaan polisi.
“Sementara Netanyahu mendesak warga Israel untuk tidak mengambil hukum ke tangan mereka sendiri, dia juga menempatkan lebih banyak senjata ke tangan yang sama,” kata Bays.
Yara Hawari, peneliti kebijakan publik di think tank Shabaka, mengatakan pengumuman tersebut akan menyebabkan lebih banyak serangan dan lebih banyak pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga Palestina.
“Dengan langkah ini, Netanyahu memberi lampu hijau bagi semua warga Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga Palestina dengan impunitas penuh,” kata Hawari. (Aljazeera/OL-1)
