PERWAKILAN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Markus Potzel, menemui Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan Nida Mohammad Nadim yang membahas larangan kuliah bagi perempuan.
"Larangan Taliban terhadap sektor pendidikan dan pekerjaan perempuan di sejumlah agensi bantuan akan berdampak buruk terhadap semua masyarakat Afghanistan," bunyi pernyataan kantor perwakilan PBB di Afghanistan, Minggu (8/1).
Lewat keterangan kantor PBB di Afghanistan, Potzel diketahui menyerukan pencabutan beberapa larangan tersebut dalam pertemuan dengan Nadim. Saat ini, Afghanistan sedang memasuki periode krisis baru.
Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Kuliah
Menurut laporan itu, Potzel berterima kasih kepada Nadim atas kesediaannya meluangkan waktu. Serta, menegaskan bahwa pendidikan tinggi di negara mana pun memiliki dampak langsung terhadap ekonomi suatu negara.
Potzel pun berjanji untuk bekerja sama dalam mengembangkan pendidikan tinggi Afghanistan. Dia juga membagikan rencananya kepada Nadim tentang pendidikan perempuan di Afghanistan. Sebelumnya, Taliban memerintahkan semua universitas negeri dan swasta untuk menutup pintu bagi perempuan.
Baca juga: Perempuan Afghanistan Tuntut PBB Tindak Taliban karena Lakukan Gender Apartheid
Langkah tersebut memicu kecaman internasional, termasuk dengan negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Qatar dan Turki. Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan bentukan Afghanistan menekankan bahwa penerapan larangan diperlukan untuk menghindari pencampuran gender di lingkungan kampus.
Pihaknya meyakini ada mahasiswa dan mahasiswi yang melanggar prinsip agama Islam. Aturan mengenai kuliah diikuti aturan serupa, yaitu larangan bagi perempuan untuk bekerja di lembaga swadaya masyarakat (NGO) lokal dan internasional. Larangan tersebut kembali memicu kecaman global, bahkan banyak LSM menangguhkan operasional di Afghanistan.(Nzherald/OL-11)
