Aksi Protes Meluas, Polisi Moralitas di Iran Dikabarkan Bubar

PEMERINTAH Iran akhirnya membubarkan polisi moralitas, setelah lebih dari dua bulan protes yang dipicu penangkapan Mahsa Amini. Adapun Amini diduga melanggar aturan berpakaian perempuan yang ketat di negara tersebut.

Namun, televisi pemerintah kemudian membantah klaim bahwa polisi moral telah dibubarkan. Aksi protes yang dipimpin perempuan, diberi label "kerusuhan" oleh pihak berwenang. Gerakan tersebut meluas di wilayah Iran sejak warga berusia 22 tahun asal Kurdi meninggal pada 16 September.

Tepatnya tiga hari setelah penangkapan oleh polisi moralitas di Teheran. "Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah dihapuskan," ungkap Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri seperti dikutip oleh kantor berita ISNA.

Komentarnya muncul di sebuah konferensi agama di mana dia menanggapi seorang peserta yang bertanya “mengapa polisi moralitas ditutup,” kata laporan itu.

Baca juga: Jerman dan Islandia Minta PBB Bentuk Tim Pencari Fakta di Iran

Polisi moralitas yang secara resmi dikenal sebagai Gasht-e Ershad atau “Patroli Bimbingan” didirikan di bawah presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad, untuk menyebarkan budaya kesopanan dan hijab, dan kewajiban menutup kepala wanita.

Unit mulai berpatroli pada tahun 2006. Pengumuman penghapusan mereka datang sehari setelah Montazeri mengatakan bahwa baik parlemen maupun pengadilan sedang bekerja -dalam masalah- ini apakah undang-undang yang mewajibkan perempuan untuk menutupi kepala mereka perlu diubah.

Presiden Ebrahim Raisi mengatakan dalam komentar yang disiarkan televisi hari Sabtu bahwa yayasan republik dan Islam Iran secara konstitusional mengakar tetapi ada metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel.

Jilbab menjadi wajib empat tahun setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki yang didukung AS dan mendirikan Republik Islam Iran. Polisi moralitas awalnya mengeluarkan peringatan sebelum mulai menindak dan menangkap perempuan 15 tahun lalu.

Wakil regu biasanya terdiri dari pria berseragam hijau dan wanita yang mengenakan cadar hitam, pakaian yang menutupi kepala dan tubuh bagian atas.

Peran unit berkembang, tetapi selalu kontroversial bahkan di antara kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca juga: Demonstran Iran Bakar Rumah Kelahiran Khomeini

Norma pakaian berangsur-angsur berubah, terutama di bawah mantan presiden moderat Hassan Rouhani, ketika melihat wanita dengan jeans ketat dengan jilbab longgar berwarna-warni menjadi hal yang biasa.

Namun pada Juli tahun ini penggantinya, Raisi yang ultra-konservatif, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk menegakkan hukum jilbab.

Raisi pada saat itu menuduh bahwa musuh Iran dan Islam telah menargetkan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat dengan menyebarkan korupsi.

Meskipun demikian, banyak wanita yang terus melanggar aturan, membiarkan jilbab mereka jatuh ke bahu atau mengenakan celana ketat, terutama di kota besar dan kecil.(AFP/OL-11)