Jerman dan Islandia Minta PBB Bentuk Tim Pencari Fakta di Iran

DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan mendesak untuk mempertimbangkan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap demonstran di Iran. Langkah itu menyusul permintaan Jerman dan Islandia yang mengkhawatirkan situasi lebih buruk di Iran.

Pertemuan itu menyusul protes selama dua bulan di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Berdasarkan catatan kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia sejauh ini sudah 378 orang, termasuk 47 anak-anak tewas.

Demonstrasi telah menyebar ke seluruh negeri dan tumbuh menjadi gerakan luas melawan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak jatuhnya Shah pada 1979. Ribuan pengunjuk rasa ditangkap, termasuk wanita, anak-anak, dan jurnalis.

Sejauh ini, enam orang telah dijatuhi hukuman mati selama demonstrasi tersebut. Para diplomat di Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Islandia.

Baca juga: Demonstran Iran Bakar Rumah Kelahiran Khomeini

Kedua negara mendesak pembentukan tim pencari fakta internasional untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, dan menganalisis bukti pelanggaran HAM.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan penyelidikan semacam itu sangat penting. "Karena kami tahu betapa pentingnya bagi para korban bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," katanya, Selasa (22/11).

Dalam proposal yang diajukan Jerman kepada Dewan HAM PBB juga meminta Teheran untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tim pencari fakta. "Kami melihat pelanggaran serius dalam menanggapi protes," kata pejabat Human Rights Watch Lucy McKernan.

Ia mengatakan kewajiban Dewan HAM PBB untuk bereaksi supaya terdapat pihak yang harus bertanggungjawab atas kejarian di Iran. Sebanyak 16 dari 47 anggota Dewan HAM mendukung proposal tersebut.

Dewan HAM PBB mendapatkan respon negatif atas usulan Jerman itu dari Tiongkok dan Rusia. Sebelumnya usulan negara-negara Barat kalah menyangkut penyelidikan pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok.

Berkaca pada kejadian tersebut, usaha Jerman juga dapat mengalami nasib serupa. (AFP/OL-16)