Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan mendesak untuk mempertimbangkan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap demonstran di Iran. Langkah itu menyusul permintaan Jerman dan Islandia yang mengkhawatirkan situasi lebih buruk di Iran.
Pertemuan itu menyusul protes selama dua bulan di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Berdasarkan catatan kelompok Hak Asasi Manusia Iran (IHR) yang berbasis di Norwegia sejauh ini sudah 378 orang, termasuk 47 anak-anak tewas.
Demonstrasi telah menyebar ke seluruh negeri dan tumbuh menjadi gerakan luas melawan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak jatuhnya Shah pada 1979. Ribuan pengunjuk rasa ditangkap, termasuk wanita, anak-anak, dan jurnalis.
Sejauh ini, enam orang telah dijatuhi hukuman mati selama demonstrasi tersebut. Para diplomat di Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan rancangan resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Islandia.
Baca juga: Demonstran Iran Bakar Rumah Kelahiran Khomeini
Kedua negara mendesak pembentukan tim pencari fakta internasional untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, dan menganalisis bukti pelanggaran HAM.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menekankan penyelidikan semacam itu sangat penting. "Karena kami tahu betapa pentingnya bagi para korban bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," katanya, Selasa (22/11).
Dalam proposal yang diajukan Jerman kepada Dewan HAM PBB juga meminta Teheran untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tim pencari fakta. "Kami melihat pelanggaran serius dalam menanggapi protes," kata pejabat Human Rights Watch Lucy McKernan.
Ia mengatakan kewajiban Dewan HAM PBB untuk bereaksi supaya terdapat pihak yang harus bertanggungjawab atas kejarian di Iran. Sebanyak 16 dari 47 anggota Dewan HAM mendukung proposal tersebut.
Dewan HAM PBB mendapatkan respon negatif atas usulan Jerman itu dari Tiongkok dan Rusia. Sebelumnya usulan negara-negara Barat kalah menyangkut penyelidikan pelanggaran HAM di Xinjiang, Tiongkok.
Berkaca pada kejadian tersebut, usaha Jerman juga dapat mengalami nasib serupa. (AFP/OL-16)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Iran peringati 47 tahun Revolusi Islam 1979. Presiden Pezeshkian tegaskan menolak agresi AS, namun tetap siap dialog dan verifikasi program nuklir damai.
Presiden Donald Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan nuklir baru. Ia memperingatkan Teheran akan "bodoh" jika menolak tawaran tersebut.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
Iran menolak pembatasan misil dari AS meski siap lanjut negosiasi. Teheran menegaskan program rudal tak bisa ditawar di tengah tekanan Israel.
KETEGANGAN Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat setelah Teheran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Donald Trump melancarkan aksi militer
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved