Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Pertemuan ini setelah Uni Eropa secara resmi memberikan status kandidat anggota kepada Ukraina menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 atau G7 Summit di Jerman.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyampaikan ucapan syukur bahwa pekan lalu Komisi Eropa merekomendasikan Dewan Eropa untuk memberikan status calon Uni Eropa kepada Ukraina. "Kami menyambut baik keputusan positif yang datang sebagai hasil dari penilaian berdasarkan prestasi dari Ukraina yang menerapkan banyak reformasi dan membuat kemajuan besar di jalur integrasi Eropa," tuturnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (23/6).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan beberapa hari lalu bahwa minggu ini merupakan hari-hari yang bersejarah bagi Ukraina. Tidak saja bagi masa depan Ukraina di Eropa, tetapi masa depan Eropa secara keseluruhan sedang diputuskan.
"Kami menantikan KTT Uni Eropa pada akhir minggu ini yang memberikan status kandidat Uni Eropa kepada Ukraina. Langkah ini akan memberikan harapan bagi rakyat Ukraina di tengah perjuangan kita dan membuktikan bahwa Uni Eropa adalah kekuatan global dengan kekuatan transformatif yang kuat dan positif," tuturnya.
Dengan keputusan kandidat anggota bagi Ukraina, persatuan Uni Eropa akan diperkuat karena akan membuktikan kepemimpinan dan kesiapan blok itu dalam menghadapi tantangan sejarah yakni agresi Rusia sejak tiga bulan lalu.
Vasyl menjelaskan status kandidat UE akan menempatkan Ukraina ke dalam proyek integrasi Eropa dan mengakhiri dekade ambiguitas usai menyatakan merdeka dari Uni Soviet.
Bagi Uni Eropa, pemulihan hubungan Ukraina dengan negara-negara Eropa secara praktis akan memperkuat visi Eropa yakni utuh, bebas, dan damai. Ini akan menjadi kontribusi terbesar bagi masa depan Eropa selama bertahun-tahun.
Pemberian status akan menjadi langkah politik yang kuat bagi kedua pihak. Bagi Ukraina, keputusan Komisi Eropa akan membawa kemenangan Ukraina lebih dekat dan memberikan sinyal politik yang kuat kepada Rusia bahwa Uni Eropa terus mendukung Ukraina. "Bagi Ukraina, keputusan pemberian status kandidat Uni Eropa akan memberikan dorongan besar untuk transformasi positif lebih lanjut dari negara Ukraina yang sejak 2014 mendapat gangguan dari Rusia," tuturnya.
Meskipun begitu, lanjutnya, Ukraina menyadari bahwa status kandidat UE belum berarti keanggotaan langsung dan masih ada jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kriteria Kopenhagen yang diperlukan. Diketahui Ukraina telah menerapkan sekitar 70% aturan, standar, dan norma Uni Eropa. Kepemimpinan dan masyarakat Ukraina 100% bertekad untuk menerapkan reformasi lebih lanjut agar memenuhi kriteria Kopenhagen.
Kriteria Kopenhagen ditetapkan pada Pertemuan Dewan Eropa di Kopenhagen pada Juni 1993 yang menetapkan suatu negara layak bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria tersebut antara lain meliputi adopsi demokrasi, punya dasar hukum, serta menghormati hak asasi manusia dan kaum minoritas. Negara kandidat Uni Eropa menganut asas ekonomi pasar dan punya kapasitas untuk mengatasi tekanan persaingan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kwajiban sebaai anggota Uni Eopa. (OL-14)
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
SERANGAN udara terbaru Rusia menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur vital di Ukraina. Listrik dan air dilaporkan tidak dapat diakses di ibu kota Kyiv
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Rusia kembali serang Kyiv, ibu kota Ukraina, dengan drone pada 5 Februari 2026. Dua warga luka, gedung TK dan perkantoran rusak di tengah kelanjutan perundingan damai di Abu Dhabi.
Sebelumnya, FIFA dan UEFA telah membekukan keanggotaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional sejak Februari 2022, sesaat setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai.
KEPALA Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev, pada Selasa (27/1), mengatakan bahwa penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dapat mendorong perdamaian di Ukraina.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved