Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Pertemuan ini setelah Uni Eropa secara resmi memberikan status kandidat anggota kepada Ukraina menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 atau G7 Summit di Jerman.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menyampaikan ucapan syukur bahwa pekan lalu Komisi Eropa merekomendasikan Dewan Eropa untuk memberikan status calon Uni Eropa kepada Ukraina. "Kami menyambut baik keputusan positif yang datang sebagai hasil dari penilaian berdasarkan prestasi dari Ukraina yang menerapkan banyak reformasi dan membuat kemajuan besar di jalur integrasi Eropa," tuturnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (23/6).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan beberapa hari lalu bahwa minggu ini merupakan hari-hari yang bersejarah bagi Ukraina. Tidak saja bagi masa depan Ukraina di Eropa, tetapi masa depan Eropa secara keseluruhan sedang diputuskan.
"Kami menantikan KTT Uni Eropa pada akhir minggu ini yang memberikan status kandidat Uni Eropa kepada Ukraina. Langkah ini akan memberikan harapan bagi rakyat Ukraina di tengah perjuangan kita dan membuktikan bahwa Uni Eropa adalah kekuatan global dengan kekuatan transformatif yang kuat dan positif," tuturnya.
Dengan keputusan kandidat anggota bagi Ukraina, persatuan Uni Eropa akan diperkuat karena akan membuktikan kepemimpinan dan kesiapan blok itu dalam menghadapi tantangan sejarah yakni agresi Rusia sejak tiga bulan lalu.
Vasyl menjelaskan status kandidat UE akan menempatkan Ukraina ke dalam proyek integrasi Eropa dan mengakhiri dekade ambiguitas usai menyatakan merdeka dari Uni Soviet.
Bagi Uni Eropa, pemulihan hubungan Ukraina dengan negara-negara Eropa secara praktis akan memperkuat visi Eropa yakni utuh, bebas, dan damai. Ini akan menjadi kontribusi terbesar bagi masa depan Eropa selama bertahun-tahun.
Pemberian status akan menjadi langkah politik yang kuat bagi kedua pihak. Bagi Ukraina, keputusan Komisi Eropa akan membawa kemenangan Ukraina lebih dekat dan memberikan sinyal politik yang kuat kepada Rusia bahwa Uni Eropa terus mendukung Ukraina. "Bagi Ukraina, keputusan pemberian status kandidat Uni Eropa akan memberikan dorongan besar untuk transformasi positif lebih lanjut dari negara Ukraina yang sejak 2014 mendapat gangguan dari Rusia," tuturnya.
Meskipun begitu, lanjutnya, Ukraina menyadari bahwa status kandidat UE belum berarti keanggotaan langsung dan masih ada jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kriteria Kopenhagen yang diperlukan. Diketahui Ukraina telah menerapkan sekitar 70% aturan, standar, dan norma Uni Eropa. Kepemimpinan dan masyarakat Ukraina 100% bertekad untuk menerapkan reformasi lebih lanjut agar memenuhi kriteria Kopenhagen.
Kriteria Kopenhagen ditetapkan pada Pertemuan Dewan Eropa di Kopenhagen pada Juni 1993 yang menetapkan suatu negara layak bergabung dengan Uni Eropa. Kriteria tersebut antara lain meliputi adopsi demokrasi, punya dasar hukum, serta menghormati hak asasi manusia dan kaum minoritas. Negara kandidat Uni Eropa menganut asas ekonomi pasar dan punya kapasitas untuk mengatasi tekanan persaingan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kwajiban sebaai anggota Uni Eopa. (OL-14)
Menurut Donald Trump, satu-satunya faktor yang membuat posisi Ukraina tetap bertahan hingga saat ini adalah peran dirinya.
Namun pada 3 Januari, Rusia hanya berdiri dan menyaksikan ketika Amerika Serikat (AS) secara paksa membawa Maduro dan istrinya ke New York.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Pejabat keamanan nasional AS menyatakan Ukraina tidak menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin atau kediamannya dalam serangan drone baru-baru ini
Para pihak juga saling bertukar pandangan mengenai paket kemakmuran untuk Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan keyakinannya bahwa negaranya akan keluar sebagai pemenang dalam perang di Ukraina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved