Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 secara netral dan tidak memihak, kata Kementerian Luar Negeri pada Kamis, di tengah konflik antara Barat dan Rusia atas perang di Ukraina.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral.
“Indonesia menjalankan tugasnya sebagai Presidensi G20 berdasarkan aturan dan prosedur seperti presidensi sebelumnya,” kata Dian, yang juga Co-Sherpa G20 Indonesia, dalam pengarahan pers di Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan Indonesia mengundang semua anggota G20 seperti apa yang dilakukan presidensi sebelumnya.
“Sebagai Presidensi G20 dan sesuai dengan Presidensi G20 sebelumnya adalah mengundang semua anggota G20. Memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengundang anggota semuanya,” kata Dian.
Menurut dia, Indonesia juga melakukan konsultasi dengan semua anggota G20, seperti yang dilakukan Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani saat berbicara dengan semua anggota tentang apa yang perlu dilakukan terkait pemulihan ekonomi dan agenda prioritas.
Baca juga: Biden Datangi KTT NATO, Sanksi Baru Rusia Menanti
Dia mengatakan Presidensi G20 Indonesia fokus pada upaya menangani pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia.
“Karena saat ini dunia belum keluar dari krisis karena adanya pandemi COVID-19. Negara-negara berkembang masih sulit dalam memulihkan ekonominya. Dan kita mendorong pemulihan global,” kata Dian.
Presidensi G20 Indonesia, kata dia, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan baik.
“Kita melakukan konsultasi dengan semua pihak agar Presidensi G20 Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia, yang akan menyelenggarakan KTT G20 pada November, menjadi medan tarik-menarik bagi Rusia dan AS terkait situasi di Ukraina.
AS dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presiden G20 untuk mempertimbangkan keanggotaan Rusia.
“Australia mengancam tidak akan hadir dalam KTT bila Rusia hadir. Sementara Dubes Rusia mengonfirmasi kehadiran Presiden Putin di Indonesia,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, Indonesia harus memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 hadir pada KTT itu.(Ant/OL-4)
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai Rusia tidak menunjukkan itikad untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun.
Kecemasan akan aksi militer sudah berbulan-bulan menghantui warga Venezuela sejak Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengerahkan armada laut besar ke Karibia.
Peta diplomasi penyelesaian konflik Ukraina-Rusia semakin rumit, dengan Eropa ingin terlibat, Amerika Serikat ingin memimpin, dan Rusia mencari legitimasi.
Protes yang diselenggarakan oleh partai Sahra Wagenknecht Alliance Reason and Justice (BSW) tersebut berlangsung di Gerbang Brandenburg.
Peimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serukan percepatan perluasan kemampuan senjata nuklir di negaranya.
Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
Ia menjelaskan bahwa gempabumi tektonik tersebut terjadi pada 22 Januari 2026 pukul 19.42 WIB berdasarkan hasil analisis parameter terkini.
MEMASUKI awal 2026, dunia dikejutkan oleh tindakan unilateral Amerika Serikat yang sangat drastis di kawasan Karibia.
Rusia menegaskan tidak memiliki rencana merebut Greenland. Menlu Sergei Lavrov menyatakan AS memahami Moskow dan Beijing tak mengancam wilayah tersebut.
Menlu Rusia Sergei Lavrov menyebut Greenland bukan bagian alami dari Denmark. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan AS dan Eropa terkait rencana Donald Trump.
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved