Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KANDIDAT oposisi Yoon Suk-yeol memenangi pemilihan presiden Korea Selatan (Korsel), mengantarkan sosok yang minim pengalaman dan secara terbuka mengaku antifeminis sebagai orang nomor satu di negara dengan ekonomi terbesar keemapt di Asia. Hal itu dilansir kantor berita Yonhap, Kamis (10/3).
Setelah kampanye yang sengit, Yoon, mantan jaksa yang tidak pernah memegang jabatan publik dinyatakan sebagai pemenang pada Kamis (10/3) setelah rivalnya dari Partai Demokratis Lee Jae-Myung mengakui kekalahan.
"Ini adalah kemenangan bagi seluruh warga Korsel," ujar Yoon kepada para pendukungnya di gedung Majelis Nasional.
Baca juga: Warga Korea Selatan Berikan Suara dalam Pemilihan Presiden
Pemilu Korsel kali ini diikuti oleh 77,1% pemegang hak suara setelah pemilu itu menarik banyak perhatian di negara berpenduduk 52 juta jiwa itu.
Kedua partai yang bertarung di Korsel secara ideologis berbeda jauh dan kemenangan Yoon berarti 'Negeri Ginseng' itu akan memasuki era baru ekonomi yang lebih konservatif ketimbang era Presiden Moon Jae-in yang liberal.
Kemenangan Yoon juga sangat berarti bagi Partai Kekuatan Rakyat yang terpuruk pada 2017 setelah Presiden Park Gung-hye dimakzulkan.
Hasil pemilu kali ini juga disebut akan memulai kembali era lingkaran balas dendam di Korsel saat presiden hanya mampu menjabat selama satu periode dan setiap presiden di masa sebelumnya dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi seteah tidak menjabat.
Saat berkampanye, Yoon mengancam akan menggelar penyelidikan atas dugaan penyelewengan yang dilakukan Presiden Moon Jae-in.
Namun, dalam pidato kemenangannya, Yoon melontarkan irama rekonsiliasi dengan mengatakan," Kompetisi telah berakhir dan kini semua warga harus bersatu dan bekerja sama." (AFP/OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Tim penasihat hukum khusus menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas dakwaan perintangan keadilan terkait darurat militer.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol jalani sidang tuntutan hari ini terkait kasus darurat militer Desember 2024. Vonis dijadwalkan pada Januari 2026.
Investigasi akan mencakup beberapa tuduhan penting, termasuk rencana darurat militer yang gagal dilaksanakan oleh Yoon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved