Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Korea Selatan memberikan suara untuk presiden baru pada Rabu (9/3), dengan kandidat dari partai yang berkuasa dan mantan jaksa konservatif dianggap sebagai favorit dalam persaingan yang ketat tersebut.
Survei pra-pemilihan menunjukkan Lee Jae-myung yang liberal, mantan Gubernur Provinsi Gyeonggi, dan penantangnya yang konservatif, mantan Jaksa Agung Yoon Suk Yeol, dengan dukungan yang bersaing ketat, berada jauh di depan 10 pesaing lainnya.
Pemenangnya akan menjabat pada Mei 2022 dan menjalani masa jabatan lima tahun sebagai pemimpin ekonomi terbesar ke-10 di dunia itu.
Lee dan Yoon melakukan salah satu kampanye politik paling pahit dalam ingatan baru-baru ini. Keduanya baru-baru ini sepakat bahwa jika mereka menang, mereka tidak akan melakukan investigasi bermotif politik terhadap yang lain, tetapi banyak yang percaya kandidat yang kalah masih bisa menghadapi penyelidikan kriminal atas beberapa skandal yang melibatkan mereka.
Kritikus mengatakan tidak ada kandidat yang mempresentasikan strategi yang jelas tentang bagaimana mereka akan mengurangi ancaman dari Korea Utara dan senjata nuklirnya.
Mereka juga mengatakan para pemilih skeptis tentang bagaimana keduanya akan menangani hubungan internasional di tengah persaingan AS-Tiongkok dan bagaimana mereka akan mengatasi kesenjangan ekonomi yang melebar dan melonjaknya harga rumah.
"Terlepas dari pentingnya pemilihan tahun ini, perlombaan terlalu berpusat pada kampanye negatif," kata Jang Seung-Jin, seorang profesor di Universitas Kookmin Seoul. Dia pun menambahkan bahwa tidak ada kandidat utama yang memberikan cetak biru yang meyakinkan tentang bagaimana mereka akan memimpin Korea Selatan.
Pemilihan itu dilakukan ketika Korea Selatan sedang bergulat dengan lonjakan covid-19 yang didorong oleh omikron. Pada Rabu, otoritas kesehatan Korea Selatan melaporkan 342.446 kasus baru virus korona. Itu merupakan rekor tertinggi lainnya.
Setelah pemungutan suara dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat, pemilih yang mengenakan masker menunggu dalam antrean panjang di beberapa tempat pemungutan suara sebelum mengenakan sarung tangan vinil atau menggunakan pembersih tangan untuk memberikan suara.
Orang yang terinfeksi virus korona akan memilih setelah pemungutan suara reguler berakhir pada Rabu(9/3) malam.
Sekitar 44 juta warga Korea Selatan berusia 18 tahun ke atas berhak memilih, dari 52 juta penduduk negara itu. Sekitar 16 juta memberikan suara selama pemungutan suara awal pekan lalu. J
umlah pemilih lebih dari 20% enam setengah jam menuju pemungutan suara pada Rabu, tidak termasuk surat suara pemungutan suara awal, yang direncanakan Komisi Pemilihan Nasional untuk ditambahkan pada sore hari.
Pejabat pemilu mengatakan penghitungan suara mungkin memakan waktu lebih lama dari biasanya karena perpanjangan waktu pemungutan suara untuk pasien covid-19 dan pemenangnya mungkin tidak jelas hingga Kamis pagi.
Menjelang pemungutan suara, Jeong Eun-yeong, seorang warga Seoul berusia 48 tahun, mengatakan dia menderita atas calon kandidat yang ada.
"Tidak ada orang di sekitar saya yang tampak senang memilih Lee atau Yoon," katanya. "Kami membutuhkan seorang pemimpin yang akan benar-benar mengabdikan diri untuk meningkatkan kehidupan warga kelas pekerja," ujarnya.
Sementara Lee dan Yoon berbagi beberapa kebijakan ekonomi dan kesejahteraan yang serupa, mereka telah berselisih mengenai Korea Utara dan masalah kebijakan luar negeri lainnya.
Lee, yang sering mengungkapkan pandangan nasionalisme, menyerukan pengecualian sanksi PBB sehingga proyek ekonomi antar-Korea yang tidak aktif dapat dihidupkan kembali, dan berharap untuk menengahi antara Pyongyang dan Washington atas krisis nuklir Korea Utara.
Sementara itu, Yoon mengatakan dia akan dengan tegas menangani provokasi Korea Utara dan berusaha untuk meningkatkan kerja sama keamanan trilateral dengan Washington dan Tokyo.
Mengenai konfrontasi antara Washington, sekutu militer utama Seoul, dan Beijing, mitra dagang terbesarnya, Lee mengatakan memilih salah satu pihak akan menimbulkan ancaman keamanan yang lebih besar bagi Korea Selatan. A
dapun Yoon ingin menempatkan prioritas pada aliansi yang ditingkatkan dengan Amerika Serikat.
Setelah peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara yang dilaporkan pada Sabtu, Yoon menuduh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berusaha mempengaruhi hasil pemilihan Korea Selatan untuk mendukung Lee.
Lee menulis di Facebook bahwa dia akan mendorong solusi diplomatik untuk ketegangan nuklir Korea Utara tetapi tidak akan mentolerir tindakan apa pun yang akan meningkatkan permusuhan.
Konstitusi Korea Selatan membatasi seorang presiden hanya untuk masa jabatan lima tahun, sehingga rekan partai Lee, Presiden Moon Jae-in, tidak dapat mencalonkan diri kembali. Moon berkuasa pada 2017 setelah Presiden konservatif Park Geun-hye dimakzulkan dan digulingkan dari jabatannya karena skandal korupsi besar.
Siapa pun yang menang, kata beberapa ahli, kemungkinan akan berjuang untuk menjembatani perpecahan antara konservatif dan liberal.
"Kedua kandidat telah gagal menciptakan citra mereka sendiri yang khas karena mereka asik dengan kesetiaan partai di tengah permusuhan partisan, sehingga persaingan ditentukan oleh kampanye negatif," kata Shin Yul, seorang profesor politik di Universitas Myongji Seoul.
"Siapa pun yang menang akan diberi tugas penting tetapi sulit untuk menyembuhkan perpecahan tersebut," tandasnya. (ABC News/Nur/OL-09)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved