PM Palestina: AS tidak Perlu Izin Israel untuk Buka Konsulat

AMERIKA Serikat tidak memerlukan izin Israel untuk membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Jerusalem. Washington pun didesak untuk menghormati janji diplomatiknya.

Pemerintahan Presiden Joe Biden berjanji akan membuka kembali misi diplomatik yang secara historis bertanggung jawab atas urusan Palestina yang ditutup oleh pendahulunya, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota tak terbagi Israel. Misi itu berbasis di Jerusalem barat tetapi termasuk kantor layanan konsuler di Jerusalem timur yang dicaplok Israel dan diklaim Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Saat memberi pengarahan kepada wartawan asing di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan, "Amerika Serikat tidak memerlukan izin siapa pun untuk membuka kembali misinya." Komentar itu muncul setelah Perdana Menteri sayap kanan Israel Naftali Bennett mengatakan kepada wartawan, Sabtu, bahwa tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lain di Jerusalem. 

Baca juga: Warga Palestina Tanggapi Teknologi Pengawasan Israel Blue Wolf

Itu dengan jelas menyatakan pemerintahan Bennett akan menolak langkah Washington untuk memulihkan misi Palestina. Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan pada konferensi pers yang sama bahwa Israel tidak akan keberatan dengan AS yang membuka misi di Ramallah, pusat Otoritas Palestina (PA). 

"Ramallah bukan Jerusalem dan Ramallah bukan ibu kota Palestina," kata Shtayyeh. "Harapan kami yang dijanjikan (AS) akan terpenuhi," katanya.

Bennett merupakan sosok yang menentang kenegaraan Palestina. Selain oposisi ideologisnya terhadap diplomasi Palestina di Jerusalem, pembukaan kembali misi AS juga akan membuat sakit kepala politik bagi perdana menteri Israel itu.

Baca juga: Israel Pakai Teknologi Pengenalan Wajah Warga Palestina

Jika dia mengizinkan rencana konsulat AS untuk dilanjutkan, itu akan terlihat memperkuat klaim Palestina atas kota suci yang diperebutkan itu. Ini posisi yang akan mengasingkan sekutu sayap kanannya dan mungkin mengganggu koalisi delapan partai yang secara ideologis berbeda.

Shtayyeh juga menyerukan tindakan AS yang lebih keras terhadap perluasan pemukiman di Tepi Barat. Wilayah itu sekarang menjadi rumah bagi sekitar 475.000 orang Yahudi dalam komunitas yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Dia mengatakan bahwa jika dapat memasukkan perusahaan Israel, NSO Group, ke daftar hitam atas produk spyware Pegasus yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya pekan lalu, AS juga harus dapat memberi sanksi atas perluasan pemukiman.

Baca juga: Hamas Hukum Mati Tiga Orang terkait Israel dan Narkoba

Secara terpisah, beberapa hari setelah Bank Dunia mengangkat kekhawatiran tentang defisit anggaran PA, yang diperkirakan mencapai US$1,36 miliar pada 2021. Shtayyeh mengatakan dia telah meminta bantuan dari delegasi kongres AS yang mengunjungi Ramallah pada Rabu. "Amerika Serikat dulu juga mendukung defisit anggaran kami sepanjang tahun. Saya memang meminta anggota kongres hari ini untuk benar-benar membantu kami dengan masalah itu," katanya. (AFP/OL-14)