Rabu 20 Oktober 2021, 20:05 WIB

Rencana Israel Tangkal Pembunuhan dalam Komunitas Arab

Mediaindonesia.com | Internasional
Rencana Israel Tangkal Pembunuhan dalam Komunitas Arab

AFP/Ahmad Gharabli.
Ahmed Tibi (kiri), anggota Knesset Arab Israel, menyerukan pembebasan tahanan administratif Palestina pada 16 Oktober 2021..

 

PEMERINTAH Israel pada Rabu (20/10) memerintahkan bala bantuan polisi Ysent ke komunitas Arab yang mengalami serentetan pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dikhawatirkan oleh seorang kritikus dapat menyebabkan pembuatan profil rasial.

Hingga kini, 102 orang telah dibunuh di komunitas Arab. Hal itu memicu kekhawatiran tentang meningkatnya kekerasan di antara kelompok minoritas yang telah lama mengeluhkan diskriminasi sistemis.

Korban terakhir ialah seorang pria berusia 26 tahun dari kota utara Umm al-Fahm yang meninggal pada Rabu setelah mobil yang dikendarainya diserang, kata polisi. Beberapa jam kemudian, Perdana Menteri Naftali Bennett mengumumkan bahwa dia memerintahkan dua perusahaan polisi perbatasan pindah ke Israel selatan untuk memindahkan pasukan berpengalaman dalam membantu memerangi kejahatan di antara komunitas Arab.

Baca juga: Konflik Israel-Palestina, Utusan PBB Sebut Nihil Solusi Damai

Menyajikan rencana sementara selama enam bulan ke parlemen, Wakil Menteri Keamanan Publik Israel Yoav Segalovitz mengatakan Israel berada dalam situasi darurat. "Dan itulah sebabnya kami menggunakan tindakan darurat." Rencana tersebut, yang didukung oleh Bennett, telah mulai berlaku, kata Segalovitz.

Tindakan itu akan melihat tentara memperketat keamanan untuk mencegah senjata diselundupkan dari pangkalan atau melintasi perbatasan. Badan keamanan internal Shin Bet akan mendukung upaya tersebut.

Segalovitz mengatakan pemerintah bermaksud untuk berinvestasi dalam pencegahan kejahatan, kesejahteraan, infrastruktur, pendidikan, dan konstruksi di komunitas Arab. Meskipun dalam hal ini, anggota parlemen harus menyetujui pengeluaran tersebut.

Diskriminasi

RUU lain yang diajukan melalui parlemen akan menerapkan hukuman minimum untuk kepemilikan senjata ilegal dan memperluas wewenang polisi untuk melakukan penggeledahan tanpa surat perintah. Para pembuat undang-undang Arab terpecah tentang cara menangani kekerasan.

Anggota parlemen oposisi Sami Abou Shahadeh dari aliansi Daftar Gabungan mengatakan lebih banyak transparansi polisi diperlukan setelah bertahun-tahun gagal mencegah pembunuhan. Namun Menteri Kerja Sama Regional Issawi Freij dari partai sayap kiri Meretz mengatakan dia bermaksud mendukung program pemerintah.

"Rumah saya terbakar. Saya tidak bisa memikirkan kemewahan hak asasi manusia," katanya.

Warga Arab Israel terdiri dari sekitar seperlima dari populasi, keturunan Palestina yang tetap tinggal di tanah mereka selama perang 1948 untuk kemerdekaan Israel. Mereka memegang paspor Israel dan memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka menunjuk pada diskriminasi dalam perumahan, anggaran, dan penegakan polisi.

Baca juga: Penyelam Israel Temukan Pedang Tentara Salib Berusia 900 Tahun

Pengawasan berlebihan

Hassan Jabareen, seorang pengacara dan direktur organisasi Adalah yang mengadvokasi hak-hak Palestina di Israel, mengatakan kelompoknya akan mengajukan tantangan hukum terhadap elemen-elemen penumpasan, termasuk pencarian tanpa surat perintah. "Mereka beralih dari pengawasan yang sangat rendah ke pengawasan yang berlebihan," katanya kepada AFP.

Dia mengatakan beberapa metode yang diusulkan mengingatkannya pada dua dekade pertama Israel, ketika warga Arab ditempatkan di bawah kekuasaan militer hingga 1966. "Bahasa hukumnya netral tapi penegakannya tidak netral. Ini akan menjadi profil rasial," kata Jabareen.

Pada Agustus, polisi mengumumkan unit penyamaran baru Mista'arvim. Unit ini ialah Yahudi Israel yang menyamar sebagai orang Arab. Tujuannya mengurangi kejahatan, kerusuhan, dan teror. (OL-14) 

Baca Juga

AFP/Handout / Rappler News

Pemerintah Filipina Larang Ressa ke Oslo untuk Terima Nobel Perdamaian

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 12:30 WIB
Ressa, salah satu pendiri laman daring berita Rappler, bersama wartawan Rusia Dmitry Muratov diganjar Nobel Perdamaian, Oktober lalu, atas...
AFP/Michele Spatari

Afrika Selatan Sebut Larangan Perjalanan tidak Adil

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 11:49 WIB
Menteri Kesehatan Afrika Selatan Joe Phaahla menuding para pemimpin dunia tengah mencari kambing hitam atas meningkatnya kasus covid-19 di...
AFP/Saeed Khan

Australia Larang Penerbangan dari Selatan Afrika karena Varian Omicron

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 11:23 WIB
Ada kekhawatiran varian Omicron itu lebih mudah ditularkan atau membuat vaksin yang ada saat ini tidak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya