KOORDINATOR Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Selasa bahwa tidak ada kemajuan yang dibuat menuju solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
"Stagnasi politik memicu ketegangan, ketidakstabilan dan rasa putus asa yang mendalam," kata Wennesland. "Kita seharusnya tidak memiliki ilusi tentang keadaan konflik Israel-Palestina saat ini," ucapnya, yang menggambarkan situasi di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) yang terus memburuk, tanpa kemajuan menuju solusi dua negara.
Dia melukiskan gambaran situasi yang "semakin putus asa" yang didefinisikan oleh ekstremis dan tindakan sepihak di semua sisi, yang meningkatkan risiko bagi warga Palestina, Israel, dan kawasan pada umumnya.
"Warga sipil Israel dan Palestina menderita dan membayar harga yang mahal untuk bertahannya konflik, termasuk pendudukan yang berlarut-larut," kata Wennesland.
Sementara itu, aktivitas pemukiman, penggusuran, penyitaan properti Palestina, dan pembatasan pergerakan lebih lanjut semakin menambah siklus kekerasan ketika warga sipil Israel terbunuh dan terluka dalam serangan Palestina.
Dalam laporannya, utusan PBB menggambarkan "bentrokan tiap malam" antara Israel dan Palestina, dan menekankan pentingnya meminta pertanggungjawaban semua pelaku kekerasan dan dengan cepat membawa mereka ke pengadilan.
Wennesland menyoroti rencana Israel untuk konstruksi di E1, yang terletak berdekatan dengan dan di timur laut Yerusalem Timur, dengan mengatakan bahwa unit-unit itu akan memutuskan hubungan antara Tepi Barat utara dan selatan. Hal itu secara signifikan merusak peluang untuk mendirikan negara Palestina yang layak dan berdampingan sebagai bagian dari solusi dua negara yang dinegosiasikan.
"Saya tegaskan kembali bahwa semua pemukiman ilegal menurut hukum internasional dan tetap menjadi penghalang besar bagi perdamaian," tegasnya.
Di sisi lain, koordinator khusus itu mengatakan bahwa pejabat Israel dan Palestina telah mengumumkan bahwa sekitar 4.000 orang Palestina yang tidak berdokumen di Tepi Barat akan dicatat dalam daftar penduduk Palestina dan menerima dokumen identitas. (Xinhua/OL-13)
