Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan terus memperkuat hubungan kerja sama di berbagai aspek.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/10).
“Indonesia dan Malaysia akan terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan,” ucap presiden.
Secara lebih rinci, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang turut hadir mendampingi kepala negara dalam pertemuan itu mengatakan presiden ingin kedua negara mulai mempersiapkan regulasi perjalanan yang aman terutama untuk pelaku bisnis. Tentunya, itu dilakukan dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi pandemi covid-19.
Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut saat Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yakoob bertandang ke Indonesia pada November mendatang.
Baca juga : Menlu RI-Malaysia Bahas Junta Myanmar Tak Respons Konsensus ASEAN
"Presiden berharap dalam kunjungan PM Malaysia, kedua pihak dapat menyepakati pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem yang dipakai kedua negara," jelas dia.
Selain itu, Jokowi juga menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Negeri Jiran dan akan terus memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Hal ini selalu menjadi perhatian presiden setiap bertemu PM Malaysia. Jumlah WNI di sana cukup banyak dan pelindungan bagi mereka harus selalu menjadi prioritas utama,” ucap Retno.
Tidak hanya membahas hubungan bilateral, kedatangan PM Sabri juga akan dimanfaatkan untuk membicarakan isu-isu kawasan terutama keamanan di ASEAN. (OL-7)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyusul sikap pemerintah Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons ihwal Malaysia yang menggunakan istilah Laut Sulawesi ketimbang Laut Ambalat untuk perairan Blok ND6 dan ND7.
Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai "Ambalat".
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
PELANGI Hotel Internasional (PHI Group) dan BUMN Pelindo melalui anak usahanya PT Pelindo Solusi Logistik menggelar acara penandatanganan memorandum of understanding (MoU).
Kegiatan ini merupakan bentuk refleksi terhadap pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.
Canva juga akan memberikan akses Canva Pro dengan harga khusus kepada para penggiat ekonomi kreatif dan asosiasi dalam jaringan Kemenekraf
Lingkungan kampus harus menjadi ekosistem yang mendorong cross-disciplinary thinking.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Kerja sama ini sebagai bentuk semangat kerja sama pendidikan lintas negara melalui inisiatif University Social Responsibility (USR).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved