Menlu RI-Malaysia Bahas Junta Myanmar Tak Respons Konsensus ASEAN

MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah pada Senin (18/10) di Jakarta. Keduanya membahas sejumlah isu, antara lain perkembangan isu kawasan, salah satunya mengenai Myanmar.

Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Retno, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat perkembangan signifikan di dalam implementasi 5 Points of Consensus.

"Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar," kata Retno dalam konferensi pers virtual bersama Menlu Malaysia.

Retno mengatakan bahwa ASEAN telah melakukan pertemuan emergency para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas implementasi 5 Points of Consensus pada Jumat (15/10). Pertemuan tersebut, lanjutnya, diputuskan bahwa KTT ASEAN nanti hanya akan mengundang wakil Myanmar dari level non politis.

Hal itu diambil dengan pertimbangan menghormati prinsip noninterference dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain di dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pemerintahan yang konstitusional serta guna memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.

"Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan. Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan," tutur Retno.

Menurut Menlu RI, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia.

Mengenai isu Rohingya, lanjut Retno, Indonesia dan Malaysia memiliki keprihatinan yang sama sejak lama tentang masa depan pengungsi Rohingya.

"Situasi politik saat ini mempersulit upaya untuk mendorong kepulangan pengungsi kembali ke Myanmar, secara sukarela, aman, dan bermartabat," terangnya.

Indonesia, katanya, terus mendorong agar ASEAN melanjutkan upayanya untuk membantu persiapan repatriasi ke Rakhine State yang memang merupakan rumah mereka. (Nur/OL-09)