Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIKA dipenjara pekan lalu oleh pasukan keamanan Palestina, aktivis hak asasi manusia (HAM), Issa Amro, memikirkan temannya Nizar Banat, yang akan mati dalam beberapa hari. Kedua pria itu telah menjadi kritikus terkemuka terhadap Otoritas Palestina (PA).
Menurut para aktivis, PA semakin tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Kematian Banat pada Kamis di usia 43 tahun, tak lama setelah pasukan keamanan menyerbu rumahnya dan menangkapnya dengan kejam, memicu protes selama berhari-hari di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967.
"Ketika mereka secara paksa menangkap saya dengan tuduhan tak berdasar, saya merasa mereka bertekad untuk menyingkirkan kami," kata Amro, 41, kepada AFP, merujuk pada dugaan tindakan keras PA terhadap para kritikus.
"Ketika saya di tahanan saya memikirkan teman saya Nizar," kata Amro. "Saya tidak berpikir mereka berencana untuk membunuhnya. Saya pikir mereka menggunakan kekerasan di tubuhnya (untuk membungkam) dia."
Amro, seperti Banat, berasal dari Hebron. Kota di Tepi Barat tersebut didiami sekitar 1.000 pemukim Yahudi dalam perlindungan militer Israel yang kuat. Kota itu pun dikelilingi oleh sekitar 200.000 orang Palestina.
Kedua pria tersebut memiliki catatan panjang dalam mengutuk pendudukan Israel. Mereka juga mengkritik PA,yang dituduh oleh kelompok hak asasi manusia melakukan korupsi dan pelanggaran lain.
Pada 2018, kelompok Human Rights Watch yang berbasis di New York menuduh bahwa PA bersalah atas penangkapan sewenang-wenang dan praktik penyiksaan sistematis yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
PA dipimpin oleh presiden Mahmud Abbas, 86. Masa jabatannya berakhir pada 2009 tetapi telah berulang kali menolak untuk mengadakan pemilihan umum.
Dia baru-baru ini membatalkan pemilihan yang dijadwalkan pada Mei dan Juli. Ia menyalahkan penolakan Israel untuk menjamin pemungutan suara di Jerusalem timur yang dicaplok.
PA telah menjanjikan penyelidikan atas kematian Banat. Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh pada Senin berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab akan dihukum.
Namun keluarga Banat mengatakan akan menolak temuan penyelidikan semacam itu. Keluarga berkeras PA sudah tahu orang yang terlibat.
Amro, yang sering disapa saat berjalan dengan seorang reporter AFP melalui kota tua Hebron, mengatakan bahwa bekerja sebagai aktivis di Tepi Barat menjadi genting. "Lingkungan tidak aman bagi saya," katanya. "Saya takut terbunuh tetapi saya tidak akan berhenti."
Dia mengaku disiksa selama penahanan selama seminggu pada 2017. Ia dipukuli saat dikurung dalam ruangan kecil. Ia dilarang menemui pengacaranya dan bahkan diancam akan dipenggal kepalanya.
"Saya terhubung dengan komunitas internasional. Suara saya mencapai anggota parlemen di seluruh dunia," katanya.
"Mereka tidak menginginkan itu. Mereka ingin menjadi satu-satunya suara bagi rakyat Palestina," katanya menjelaskan dia menjadi sasaran PA.
Namun dia menekankan bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk membahas pelanggaran oleh pejabat Palestina. "Jika Mahmud Abbas (memimpin) kediktatoran, saya harus membicarakannya," katanya. "Saya harus berbicara tentang tahanan politik."
Amro ialah pendiri Youth Against Settlements, kelompok berbasis di Hebron yang berkampanye menentang proliferasi permukiman Yahudi di Tepi Barat, Permukiman itu secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Dia mengatakan kepada AFP bahwa dia lupa berapa kali ditangkap oleh Israel. "Kadang seminggu dua kali, kadang dua kali sehari," kenangnya.
Pada Februari, pengadilan militer Israel memberinya hukuman percobaan tiga bulan dan denda 3.500 shekel (US$1.070), setelah menemukan dia bersalah mengorganisasi demonstrasi yang dianggap ilegal. Tentara menentang secara fisik selama penangkapannya.
Amnesty International yang berbasis di London berkeras bahwa Amro telah dikenai sanksi karena mengorganisasi dan berpartisipasi dalam protes damai. Lembaga itu menggambarkan hukumannya dimotivasi oleh kepentingan politik murni.
Amro, ditanya tentang sifat ancaman yang dia rasakan dari PA dan Israel, mengatakan, "Saya kadang-kadang merasa saya ialah orang yang kesepian di antara dua kediktatoran."
"Saya takut kepada keduanya," katanya. Ia menggambarkan Otoritas Palestina sebagai 'subkontraktor' negara Yahudi. (OL-14)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan perluasan zona keamanan di Libanon Selatan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran pendudukan jangka panjang.
ORGANISASI kemanusiaan Oxfam menilai Israel menerapkan pola operasi militer yang serupa dengan yang sebelumnya dilakukan di Gaza. Kini Israel menyerang wilayah selatan Libanon.
Menlu Oman Badr al-Busaidi tegaskan Iran tidak bertanggung jawab atas perang yang dimulai AS-Israel. Oman desak diplomasi demi keamanan Selat Hormuz.
Iran menyerukan pembentukan aliansi militer Timur Tengah berbasis Al Quran tanpa keterlibatan Amerika Serikat dan Israel.
Militer Israel tega menyiksa balita 1 tahun, Karim Abu Nassar, dengan sundutan rokok selama 10 jam di Gaza untuk paksa pengakuan ayahnya. Pelanggaran HAM berat!
Sedikitnya 12 orang mengalamu luka-luka saat serangan rudal dari Iran menghantam wilayah Bnei Brak, sebuah kota di dekat Tel Aviv, Israel.
Ketua YLBHI menyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bebas terhadap empat aktivis, yakni Delpedro Marhaen dkk
Aktivis Delpedro Marhaen divonis bebas PN Jakpus. Ia mendesak negara pulihkan nama baik dan ganti rugi usai 6 bulan dipenjara terkait aksi Agustus 2025.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mendukung penuh instruksi pihak Istana kepada Polri untuk menginvestigasi rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved