Palestina Kecam PM Boris Johnson Tentang ICC Selidiki Israel

PALESTINA mengatakan hubungan dengan Inggris telah mencapai titik terendah. Ini terjadi setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan bahwa dia menentang penyelidikan pengadilan pidana internasional (international criminal court/ICC) atas dugaan kejahatan perang di wilayah yang diduduki Israel.

Komentar perdana menteri, yang dibuat dalam sepucuk surat kepada kelompok lobi Conservative Friends of Israel di Inggris, mengatakan bahwa meskipun pemerintahnya menghormati (untuk) kemerdekaan pengadilan, ia menentang penyelidikan khusus ini ke Israel. "Investigasi ini memberi kesan sebagai serangan parsial dan prasangka terhadap teman dan sekutu Inggris," tulisnya.

Dalam pernyataan yang di-posting di situs web misi diplomatiknya ke Inggris, Palestina mengatakan bahwa surat itu merupakan kontradiksi yang sangat disesalkan dari hukum internasional dan kebijakan Inggris sebelumnya.

"Ini menandai titik terendah dalam hubungan Inggris-Palestina dan merusak kredibilitas Inggris di panggung internasional," katanya. "Jelas bahwa Inggris sekarang percaya Israel berada di atas hukum. Tidak ada interpretasi lain dari pernyataan yang memberikan kekuasaan penuh kepada Israel."

Ia menambahkan, "Di satu sisi, Perdana Menteri Johnson mengklaim mendukung misi ICC. Di sisi lain, dia tampaknya berpendapat bahwa misinya tidak dapat menjangkau Israel karena merupakan teman dan sekutu Inggris."

Penyelidikan resmi atas dugaan kekejaman di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza diluncurkan bulan lalu dan diperkirakan akan mencakup perang Gaza 2014, bentrokan perbatasan Gaza 2018, dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

Itu menempatkan ratusan orang Israel--termasuk tentara dan tokoh politik senior--dalam risiko penuntutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak kasus tersebut sebagai antisemitisme murni dan puncak kemunafikan.

Kelompok bersenjata Palestina, termasuk faksi Hamas yang bermarkas di Gaza, yang dituduh sengaja menyerang warga sipil dengan tembakan roket tanpa pandang bulu, akan diawasi. Namun, Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, perwakilan yang diakui secara internasional untuk Palestina, ingin melanjutkan kasus ini.

Dalam suratnya, Johnson mendukung klaim Israel bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki karena Israel bukanlah pihak dalam undang-undang Roma (yang mendirikan pengadilan) dan Palestina bukanlah negara berdaulat.

Pengadilan menolak hal itu. Alasannya, status Palestina sebagai negara pengamat nonanggota PBB dan kemampuan jaksa untuk menyelidiki orang-orang dari negara-negara yang bukan penandatangan.

Dalam pernyataannya, Palestina mengatakan bahwa ketika bergabung dengan pengadilan, Inggris tidak mengajukan keberatan dan berhak untuk mengajukan klaim atas nama para korban.

"Jika Tuan Johnson membantah ini, dia membantah keabsahan pengadilan. Selain itu, ia bertentangan dengan kebijakan Inggris yang jelas bahwa permukiman merupakan pelanggaran hukum internasional dan oleh karena itu kejahatan perang," katanya.

"Jika Israel tidak bertanggung jawab atas tindakannya, itu tidak memiliki insentif untuk mematuhi hukum internasional. Jika 'teman dan sekutu' dikecualikan dari hukum internasional, tidak ada dasar untuk tatanan global berbasis aturan."

Beberapa badan amal Inggris pro-Palestina bergabung dengan kecaman atas surat Johnson. Dalam pernyataan bersama, mereka menuduh perdana menteri melakukan campur tangan politik dalam pekerjaan pengadilan. (The Guardian/OL-14)