Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan KBRI Beijing sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemenlu Tiongkok untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal ini, terkait kasus pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) berinisial H yang bekerja di Kapal Lu Qing Yuan Yu 623.
"Kita meminta agar ada penyelidikan mengenai kondisi ABK lainnya yang ada di atas kapal," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam press briefing secara virtual, Rabu (20/5).
Baca juga: Pemerintah Upayakan Hak ABK WNI di Kapal Tiongkok
Judha mengungkapkan Kemlu baru menerima informasi tersebut pada 8 Mei melalui pengaduan. Sejak itu, Kemlu melakukan berbagai langkah. Seperti meminta konfirmasi dari pihak keluarga. Berikut melakukan koordinasi dengan KBRI Nairobi untuk mencari informasi dari otoritas setempat.
"Sampai saat ini tidak ada informasi mengenai kejadian tersebut. Jadi, peristiwa tersebut tidak diketahui oleh otoritas setempat," jelas Judha.
Pada 18 Mei, Kemlu telah mengadakan pertemuan dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait. Serta, mengundang ahli waris keluarga dan PT MTB sebagai manning agency.
Baca juga: Kemenlu Minta Klarifikasi Dubes Tiongkok Soal ABK WNI
Dalam pertemuan itu, Kemlu melakukan klarifikasi terkait kronologis kejadian dan pemenuhan hak ABK WNI. Kematian almarhum bernisial H terjadi pada 16 Januari lalu di sekitar perairan Somalia. Saat ABK lain mencoba membangunkan, yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
"Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kematian," katanya.
Berdasarkan informasi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan PT MTB, almarhum dilarung di sekitar perairan Somalia pada 23 Januari. Mengenai informasi tersebut, Kemlu akan tetap melakukan pengecekan ulang.(OL-11)
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periodeĀ 2026.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipatif berupa rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) seiring dinamika keamanan akibat krisis Venezuela.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) menegaskan sikap Indonesia terhadap krisis Venezuela berdasarkan hukum internasional serta memastikan perlindungan WNI dan stabilitas kawasan.
Indonesia menegaskan keprihatinan mendalam terhadap berbagai tindakan yang berpotensi memperburuk kondisi keamanan dan stabilitas di Venezuela.
"Masih dilakukan upaya pencarian terhadap para korban yang hilang, cuaca buruk di perairan membuat pencarian semakin sulit,"
Mendirikan lembaga bagi anak disabilitas diharapkan memberikan ruang dan sosialisasi pada anak disabilitas agar keterampilan mereka dapat memiliki nilai jual di masyarakat.
MENTERI Luar Negeri RI, Sugiono, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Uruguay, Omar Paganini.
DUA anak buah kapal (ABK) Geumseong 135 yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) hilang bersama dengan 8 orang lainnya sejak 8 November lalu.
Di akhir acara, para orangtua dan wali siswa yang tergabung dalam Komite SKh Sang Timur juga tak mau ketinggalan. Mereka mempertontonkan kemampuan dan kekompakan mereka.
Sebanyak 11 anak buah kapal (ABK) KM Sabar Subur yang tenggelam di Perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved