Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAKNYA pekerja migran Indonesia (PMI) di negara yang terjangkit virus korona membuat anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kesigapan pemantauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait kondisi pahlawan devisa tersebut.
Menurutnya, KBRI sebagai perpanjangan pemerintah di negara penempatan harus aktif memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Yah kita kan memiliki perwakilan di negara itu (KBRI), tentu negara harus hadir," kata Nabil di ruang rapat Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/2).
Politikus PDIP itu menegaskan, KBRI harus mendata kondisi dan lingkungan pekerja migran maupun WNI di negara tersebut. Jika ada temuan di lingkungannya positif terjangkit virus korona, maka harus segera dilakukan tindakan.
"Kalau memang ada majikan yang positif terinfeksi, kemudian yang bekerja di sana ada PMI maka harus segera dipisahkan dan segera diinkubasi. Kalau tidak, segera dipisahkan dan diambil tindakan," ungkap dia.
Baca juga: WNI di Singapura Tertular Virus Korona dari Majikan
KBRI pun diminta aktif memberikan imbauan kepada WNI, mulai dari langkah hingga mempermudah akses memperoleh kebutuhan pencegahan.
"Misalnya mendapatkan masker di mana dan lain sebagainya," ujar dia.
Seperti diketahui, Kedutaan Besar RI di Singapura mengonfirmasi seorang warga negara Indonesia (WNI) terjangkit virus korona. WNI tersebut diduga terjangkit dari majikannya yang juga dikonfirmasi positif virus Novel Coronavirus (nCoV).
"Pada 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan kasus coronavirus ke-21 di Singapura, yaitu WNI berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pekerja migran," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Selasa (4/2).(OL-5)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved