Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAKNYA pekerja migran Indonesia (PMI) di negara yang terjangkit virus korona membuat anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kesigapan pemantauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait kondisi pahlawan devisa tersebut.
Menurutnya, KBRI sebagai perpanjangan pemerintah di negara penempatan harus aktif memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Yah kita kan memiliki perwakilan di negara itu (KBRI), tentu negara harus hadir," kata Nabil di ruang rapat Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/2).
Politikus PDIP itu menegaskan, KBRI harus mendata kondisi dan lingkungan pekerja migran maupun WNI di negara tersebut. Jika ada temuan di lingkungannya positif terjangkit virus korona, maka harus segera dilakukan tindakan.
"Kalau memang ada majikan yang positif terinfeksi, kemudian yang bekerja di sana ada PMI maka harus segera dipisahkan dan segera diinkubasi. Kalau tidak, segera dipisahkan dan diambil tindakan," ungkap dia.
Baca juga: WNI di Singapura Tertular Virus Korona dari Majikan
KBRI pun diminta aktif memberikan imbauan kepada WNI, mulai dari langkah hingga mempermudah akses memperoleh kebutuhan pencegahan.
"Misalnya mendapatkan masker di mana dan lain sebagainya," ujar dia.
Seperti diketahui, Kedutaan Besar RI di Singapura mengonfirmasi seorang warga negara Indonesia (WNI) terjangkit virus korona. WNI tersebut diduga terjangkit dari majikannya yang juga dikonfirmasi positif virus Novel Coronavirus (nCoV).
"Pada 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan kasus coronavirus ke-21 di Singapura, yaitu WNI berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pekerja migran," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Selasa (4/2).(OL-5)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
SEORANG penerima beasiswa LPDP dengan insial DS memicu pro kontra di media sosial. Berikut Kronologi Pernyataan Penerima LPDP soal Anak Jangan WNI
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved