Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BANYAKNYA pekerja migran Indonesia (PMI) di negara yang terjangkit virus korona membuat anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kesigapan pemantauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait kondisi pahlawan devisa tersebut.
Menurutnya, KBRI sebagai perpanjangan pemerintah di negara penempatan harus aktif memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Yah kita kan memiliki perwakilan di negara itu (KBRI), tentu negara harus hadir," kata Nabil di ruang rapat Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/2).
Politikus PDIP itu menegaskan, KBRI harus mendata kondisi dan lingkungan pekerja migran maupun WNI di negara tersebut. Jika ada temuan di lingkungannya positif terjangkit virus korona, maka harus segera dilakukan tindakan.
"Kalau memang ada majikan yang positif terinfeksi, kemudian yang bekerja di sana ada PMI maka harus segera dipisahkan dan segera diinkubasi. Kalau tidak, segera dipisahkan dan diambil tindakan," ungkap dia.
Baca juga: WNI di Singapura Tertular Virus Korona dari Majikan
KBRI pun diminta aktif memberikan imbauan kepada WNI, mulai dari langkah hingga mempermudah akses memperoleh kebutuhan pencegahan.
"Misalnya mendapatkan masker di mana dan lain sebagainya," ujar dia.
Seperti diketahui, Kedutaan Besar RI di Singapura mengonfirmasi seorang warga negara Indonesia (WNI) terjangkit virus korona. WNI tersebut diduga terjangkit dari majikannya yang juga dikonfirmasi positif virus Novel Coronavirus (nCoV).
"Pada 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan kasus coronavirus ke-21 di Singapura, yaitu WNI berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pekerja migran," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Selasa (4/2).(OL-5)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan lebih dari 70 warga negara Indonesia (WNI) dari 97 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Indonesia hingga Jumat (27/6).
Kemenlu RI mendesak Kepolisian Kamboja melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian seorang WNI asal Asahan, Sumut, yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Chrey Thum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved