Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BANYAKNYA pekerja migran Indonesia (PMI) di negara yang terjangkit virus korona membuat anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta kesigapan pemantauan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terkait kondisi pahlawan devisa tersebut.
Menurutnya, KBRI sebagai perpanjangan pemerintah di negara penempatan harus aktif memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI).
"Yah kita kan memiliki perwakilan di negara itu (KBRI), tentu negara harus hadir," kata Nabil di ruang rapat Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (5/2).
Politikus PDIP itu menegaskan, KBRI harus mendata kondisi dan lingkungan pekerja migran maupun WNI di negara tersebut. Jika ada temuan di lingkungannya positif terjangkit virus korona, maka harus segera dilakukan tindakan.
"Kalau memang ada majikan yang positif terinfeksi, kemudian yang bekerja di sana ada PMI maka harus segera dipisahkan dan segera diinkubasi. Kalau tidak, segera dipisahkan dan diambil tindakan," ungkap dia.
Baca juga: WNI di Singapura Tertular Virus Korona dari Majikan
KBRI pun diminta aktif memberikan imbauan kepada WNI, mulai dari langkah hingga mempermudah akses memperoleh kebutuhan pencegahan.
"Misalnya mendapatkan masker di mana dan lain sebagainya," ujar dia.
Seperti diketahui, Kedutaan Besar RI di Singapura mengonfirmasi seorang warga negara Indonesia (WNI) terjangkit virus korona. WNI tersebut diduga terjangkit dari majikannya yang juga dikonfirmasi positif virus Novel Coronavirus (nCoV).
"Pada 4 Februari 2020, Kementerian Kesehatan Singapura mengumumkan kasus coronavirus ke-21 di Singapura, yaitu WNI berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pekerja migran," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Selasa (4/2).(OL-5)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved