Indonesia Dorong ASEAN Perkuat Pasar Karbon lewat Pemanfaatan Hutan

Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi regional ASEAN dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta mempercepat pencapaian target emisi nol bersih. Sikap tersebut disampaikan Kementerian Kehutanan RI dalam sesi Potential of Forestry as a Key Sector to Accelerate Indonesia’s High-Integrity Carbon Market Development di Paviliun ASEAN pada COP 30 UNFCCC di Belem, Brasil.

Dalam kesempatan itu, Penasehat Senior Menteri untuk Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menekankan bahwa sektor kehutanan merupakan pusat strategi iklim nasional, sekaligus fondasi bagi pengembangan sistem nilai ekonomi karbon Indonesia.

“Hutan telah lama menjadi bagian dari identitas, ekonomi, dan kebijakan iklim kita. Kini, di era ekonomi hijau, sektor ini juga menjadi tulang punggung nilai ekonomi karbon—bukan hanya untuk menekan emisi, tetapi sebagai insentif bagi praktik penggunaan lahan berkelanjutan, inklusi sosial, dan investasi berbasis alam,” ujar Haruni.

Baca juga : Indonesia–Inggris Teken MoU Pengelolaan Lingkungan dan Ekonomi Sirkular di COP30

Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah memperkuat kerangka hukum pasar karbon melalui Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang diperbarui dengan Perpres 110/2025. Reformasi tersebut menghadirkan tata kelola terpadu untuk pasar karbon berbasis kepatuhan dan pasar sukarela.

Kementerian Kehutanan memimpin implementasi FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penyerapan karbon bersih, 140 juta ton CO2e pada 2030. Sektor kehutanan sendiri menyumbang lebih dari 60% potensi mitigasi nasional. Pencapaian ini dijalankan melalui lima pilar utama, yakni pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi 600 ribu ha per tahun, konservasi hutan dan biodiversitas, pemulihan ekosistem gambut di atas 3 juta ha, serta penguatan kebijakan dan sistem data.

Untuk mendorong tata kelola pasar karbon kehutanan, Indonesia tengah menyiapkan empat aturan turunan baru, termasuk revisi perdagangan karbon, zonasi dan perencanaan hutan, kehutanan sosial, serta pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Baca juga : Hutan Sosial Jadi Fondasi Strategi Iklim Baru di ASEAN

Indonesia juga memasuki fase implementasi pasar karbon, melalui program REDD+ yurisdiksi di Kalimantan Timur dan Jambi, integrasi proyek karbon sukarela ke akuntansi nasional, serta operasionalisasi bursa karbon di bawah OJK. Melalui arsitektur ini, pemerintah menargetkan pembiayaan hingga Rp200 triliun untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

“Peran sektor swasta sangat penting, tetapi manfaatnya harus kembali ke masyarakat lokal. Prinsip keadilan iklim menjadi pijakan utama,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengajak ASEAN memimpin pasar karbon global melalui pembentukan platform dialog standar karbon ASEAN, kerja sama Selatan–Selatan untuk implementasi Pasal 6, serta pengembangan program kehutanan regional.

“Kolaborasi ini akan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi tawar kolektif ASEAN dalam mendorong integritas dan keadilan pasar karbon global,” katanya.

Indonesia menegaskan bahwa sektor kehutanan adalah penggerak utama pengurangan emisi sekaligus katalis dalam transisi menuju ekonomi hijau.

“Mari kita melangkah bersama sebagai ASEAN yang solid, memastikan hutan tetap menjadi paru-paru dunia dan fondasi pasar karbon yang transparan, adil, dan berintegritas tinggi bagi generasi mendatang,” tutupnya. (E-3)