Indonesia–Inggris Teken MoU Pengelolaan Lingkungan dan Ekonomi Sirkular di COP30

PEMERINTAH Indonesia dan Inggris menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan polusi, hingga pengembangan ekonomi sirkular. 

Penandatanganan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI dan Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Perdesaan (DEFRA) Inggris di sela-sela Konferensi Iklim COP 30.

MoU ini menjadi landasan kolaborasi konkret kedua negara dalam peningkatan tata kelola lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan kualitas udara dan air, penanganan limbah berbahaya, serta percepatan pengelolaan sampah dan polusi plastik melalui pendekatan ekonomi sirkular. Kerja sama akan dijalankan melalui pertukaran teknis, riset bersama, pelatihan, serta pembentukan Komite Pengarah Bersama.

Baca juga : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di COP30: Tuntut Partisipasi Bermakna, Sahkan Segera Regulasi RUU Masyarakat Adat

“MoU ini menandai awal kolaborasi yang praktis dan setara antara Indonesia dan Inggris untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mempercepat solusi pengelolaan sampah dan plastik, serta membuka akses pembiayaan inovatif bagi pelestarian ekosistem kita,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq.

Indonesia menyambut komitmen dukungan teknis dan pendanaan dari Inggris, termasuk peluang pengembangan pasar karbon alam, program UK PACT untuk carbon credits kehutanan, inisiatif Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan dan Jambi, serta potensi kolaborasi dengan Bio-Fund. Kedua negara juga menjajaki partisipasi dalam skema pendanaan global seperti Friends of Cali Fund dan TFFF, serta dukungan hingga USD 5 juta dari Climate and Clean Air Coalition untuk proyek udara bersih, termasuk penangkapan metana dari limbah POME.

Dalam isu polusi plastik, Indonesia menekankan pentingnya penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR). DEFRA menyatakan kesiapan membantu perusahaan Inggris meningkatkan tata kelola kemasan di Indonesia melalui transfer teknologi dan fasilitasi pertemuan buyer–seller internasional. 

Baca juga : Pemerintah dan Dunia Usaha Dorong Pembiayaan Hutan Berkelanjutan di Forum COP30

Keduanya juga membahas pilot EPR dan program peningkatan kapasitas daerah, termasuk kolaborasi dengan merek global untuk transparansi kemasan dan klaim produk.

Parliamentary Under-Secretary of State for Nature DEFRA, Mary Creagh, menyatakan apresiasinya atas peran Indonesia dalam perlindungan ekosistem gambut. “Kami sedang menjajaki cara-cara untuk membawa pendanaan baru ke pasar karbon dan alam. Saya sangat tertarik mendengar Menteri berbicara tentang peran Indonesia dalam melindungi gambut tropis, sebuah topik yang sangat dekat di hati saya, melindungi lahan gambut di Inggris,” ujarnya.

Menurut Creagh, Inggris terinspirasi oleh upaya Indonesia dalam melindungi kawasan tropis. “Bersama kita akan menangani polusi plastik dan membuka jalur pendanaan baru untuk pasar karbon alam; kami menantikan kunjungan balasan Menteri dan tim ke Inggris tahun depan,” katanya.

Untuk menindaklanjuti kerja sama ini, KLH/BPLH dan DEFRA akan menyusun lampiran operasional yang memuat program prioritas 12–18 bulan, termasuk mekanisme pembiayaan dan Kerangka Acuan Kegiatan Komite Pengarah Bersama. 

Prioritas awal meliputi pilot EPR kemasan, program circular economy di provinsi percontohan, studi kelayakan carbon finance termasuk FCPF di lokasi prioritas, serta proyek demonstrasi penangkapan metana dari POME. (H-2)