Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA menegaskan kepemimpinannya dalam aksi iklim global dengan meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belém, Brasil.
Dokumen kolaboratif antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), dan Kementerian Kehutanan ini memperkuat integrasi ekosistem pesisir dan laut dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa penyelarasan antara wilayah darat dan laut kini menjadi fondasi strategi iklim nasional.
“Peluncuran dokumen ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi darat dan laut. Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi secara utuh dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).
Integrasi karbon biru dalam SNDC yang telah disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menempatkan mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut sebagai elemen strategis mitigasi dan adaptasi. Kebijakan ini juga memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya peta jalan ini bagi arsitektur iklim nasional. “Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia. Peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyatuan pandangan terhadap tiga ekosistem karbon biru dalam satu sistem pesisir–laut akan memberikan manfaat luas, mulai dari perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pesisir, keamanan pangan berbasis laut, hingga peluang ekonomi berkelanjutan.
“Perjuangan global menghadapi perubahan iklim membutuhkan kepemimpinan, kebijakan yang konsisten, dan solidaritas nyata. Dari hutan dan laut Indonesia, kami menawarkan solusi iklim untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” kata Sakti.
Penyusunan panduan ini didukung oleh Global Green Growth Institute (GGGI) dengan pendanaan dari Pemerintah Kanada. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman utama pelaksanaan program karbon biru berintegritas tinggi di seluruh wilayah pesisir Indonesia serta memperkuat penyelarasan dengan kerangka FOLU Net Sink 2030.
Peluncuran di COP30 memberi sinyal bahwa Indonesia menempatkan karbon biru, termasuk sistem pemantauan, pendanaan, dan kebijakannya, sebagai bagian integral dari strategi iklim nasional. Dengan ekosistem karbon biru terluas di dunia, Indonesia menegaskan kesiapan untuk memimpin melalui aksi nyata dan kolaborasi global. (H-2)
Indonesia menyambut penyederhanaan indikator menjadi 100 item yang dirancang untuk memudahkan pelaporan dan pengukuran kemajuan adaptasi.
INDONESIA dinilai belum mampu memperkuat komitmen iklim hingga akhir pelaksanaan konferensi iklim PBB COP30 di Belém, Brasil.
CELIOS menilai berbagai solusi yang diusulkan pemerintah tidak berkelanjutan, termasuk skema pasar karbon.
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah mengakui penyandang disabilitas sebagai konstituen Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di COP30, Brasil.
Indonesia menyambut komitmen dukungan teknis dan pendanaan dari Inggris, termasuk peluang pengembangan pasar karbon alam, program UK PACT untuk carbon credits kehutanan.
Indonesia menghadirkan Paviliun di COP30 Brasil. Paviliun Indonesi dukungan Astra untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi
FCLP telah memperbarui visi dan pendekatannya, termasuk penyesuaian misi menjadi “halt and reverse forest loss”.
Forum tersebut mempertemukan pemimpin dari Indonesia, Brazil, dan Tiongkok, tiga negara tropis yang memegang peran penting dalam perdagangan komoditas global.
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah mengakui penyandang disabilitas sebagai konstituen Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di COP30, Brasil.
Indonesia menyambut komitmen dukungan teknis dan pendanaan dari Inggris, termasuk peluang pengembangan pasar karbon alam, program UK PACT untuk carbon credits kehutanan.
Masyarakat Adat Papua juga turut hadir dalam aksi itu sembari membentangkan spanduk,”West Papua Is Not An Empty Land. Save Our Indigenous Forest.”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved