COP30, Guyana Dorong Indonesia Bergabung dengan Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP)

DELEGASI Indonesia pada COP30 UNFCCC untuk sektor kehutanan menerima kunjungan bilateral dari Menteri Sumber Daya Alam Guyana, Vickram Bharrat, didampingi Advisor to the President of Guyana, Kevin Hogan. Pertemuan tersebut membahas peluang keikutsertaan Indonesia dalam Forest Climate Leaders’ Partnership (FCLP) dan menjadi lanjutan dari dialog yang telah dilakukan pada berbagai agenda FCLP sebelumnya.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Krisdianto, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Bharrat memperkenalkan posisi Guyana sebagai co-chair FCLP dan menyampaikan harapannya agar Indonesia bersedia bergabung sebagai negara anggota. Ia menekankan bahwa Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan hutan tropis, dapat memberikan kontribusi strategis dalam berbagi pengetahuan dan kepemimpinan di antara negara-negara anggota FCLP.

Baca juga : COP30, tak Seorang Pun Boleh Ditinggalkan dalam Keadilan Iklim

“FCLP saat ini terdiri dari 36 negara anggota, mencakup negara maju maupun berkembang, yang berkomitmen melindungi hutan serta menanggulangi degradasi hutan global. Indonesia memiliki praktik pengelolaan hutan yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi negara anggota lainnya,” ujar Bharrat.

Menanggapi hal tersebut, Krisdianto menyampaikan penghargaan atas perhatian Guyana dan menjelaskan bahwa permintaan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pada COP27 di Mesir, Indonesia hadir sebagai observer dalam pertemuan FCLP dan belum mengambil keputusan mengenai keanggotaan.

Menteri Bharrat kemudian memaparkan bahwa FCLP telah memperbarui visi dan pendekatannya, termasuk penyesuaian misi menjadi “halt and reverse forest loss”. Pembaruan tersebut dinilai lebih inklusif terhadap keberagaman kebijakan pengelolaan hutan di setiap negara. Perubahan mandat ini akan dibahas kembali dalam pertemuan lanjutan antara FCLP dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

“FCLP akan menggelar pertemuan dua tahunan di Guyana pada Mei 2026, dan kami berharap Indonesia dapat hadir sebagai anggota penuh,” tambah Menteri Bharrat.

Pada penghujung pertemuan, delegasi Indonesia meminta agar FCLP mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kehutanan yang menjelaskan transformasi organisasi serta permohonan keanggotaan secara formal. Guyana juga menyatakan ketertarikan untuk mempelajari lebih jauh pengalaman Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari. (H-2)