Turki Dipastikan Jadi Tuan Rumah COP31 Setelah Australia Mundur dari Pencalonan

KONFERENSI Iklim PBB COP31 kini diperkirakan akan digelar di Turki setelah Australia resmi menarik diri dari upaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan tersebut. Berdasarkan aturan PBB, hak penyelenggaraan COP tahun 2026 jatuh pada kelompok negara yang terdiri dari Eropa Barat, Australia, dan beberapa negara lainnya. Namun penunjukan tuan rumah hanya bisa diputuskan melalui konsensus, sesuatu yang hingga pekan lalu belum tercapai.

Setelah negosiasi intensif di COP30 yang saat ini berlangsung di Belém, Brasil, Australia akhirnya menyatakan dukungan bagi pencalonan Turki. Sebagai bagian dari kompromi, Menteri Iklim Australia, Chris Bowen, akan menjabat sebagai presiden COP31 meski konferensi berlangsung di luar negaranya. Pengaturan ini dianggap tidak lazim karena pada umumnya presiden COP berasal dari negara tuan rumah.

Kesepakatan ini disambut lega banyak delegasi yang menilai kebuntuan pemilihan lokasi menjadi masalah reputasi bagi PBB. Sebelumnya, Australia mengusulkan Adelaide sebagai lokasi penyelenggaraan dan menyatakan siap menjadi co-host bersama negara-negara kepulauan Pasifik yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Baca juga : Australia Terancam Gagal Jadi Tuan Rumah KTT Iklim Dunia Karena Kebuntuan dengan Turki

Di sisi lain, Turki menilai mereka memiliki posisi kuat sebagai tuan rumah karena pada 2021 telah memberikan jalan bagi Inggris untuk menyelenggarakan COP26 di Glasgow. Jika kedua negara tetap tidak bersedia mengalah, opsi terakhir adalah memindahkan COP31 ke Bonn, Jerman, markas badan iklim PBB.

Melalui kompromi yang dicapai, pertemuan pra-COP akan diadakan di salah satu negara kepulauan Pasifik, sementara konferensi utama berlangsung di Turki. Chris Bowen menegaskan bahwa Australia harus menerima kesepakatan tersebut demi menjaga kelangsungan proses multilateral.

"Jelas, akan sangat baik jika Australia bisa mendapatkan semuanya, tetapi kami tidak bisa mendapatkan semuanya," kata Bowen kepada wartawan di Belém. "Proses ini bekerja berdasarkan konsensus, dan jika seseorang menolak pencalonan kami, maka COP akan dialihkan ke Bonn."

Bowen menilai kepemimpinan COP yang dipegang negara non-tuan rumah tetap dapat berjalan efektif. Ia menegaskan ia akan menjalankan seluruh kewenangan presiden COP, termasuk mengelola negosiasi, menunjuk fasilitator, menyiapkan draf teks, hingga mengeluarkan keputusan akhir konferensi. Bowen juga mengonfirmasi Turki akan menunjuk presiden yang bertanggung jawab atas pengelolaan venue, jadwal, dan logistik.

Langkah Australia ini dipandang sebagai kemunduran bagi pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese setelah melakukan lobi besar untuk meraih dukungan dalam kelompok Eropa Barat. Kesepakatan tersebut selanjutnya harus diratifikasi oleh lebih dari 190 negara peserta COP30. Mengingat sulitnya mencapai kompromi ini, keberatan dari negara anggota diperkirakan kecil. (BBC/Z-2)