Australia Terancam Gagal Jadi Tuan Rumah KTT Iklim Dunia Karena Kebuntuan dengan Turki

DI tepi Sungai Amazon, para pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan aktivis lingkungan berkumpul dalam pertemuan KTT Iklim PBB di Belém, Brasil. Di balik ruang-ruang rapat yang tertutup, negosiasi berlangsung sengit untuk mencari solusi menghadapi krisis iklim global.

Namun bagi Australia, pertemuan ini memiliki agenda ganda: selain berpartisipasi dalam diskusi global, negara itu juga tengah berjuang dalam negosiasi paralel dengan Turki mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah KTT Iklim PBB (COP) tahun depan.

Hingga kini, kebuntuan belum terpecahkan, dan keputusan harus diambil sebelum konferensi berakhir minggu depan. Jika tak ada kesepakatan, maka kota Bonn di Jerman, tempat markas besar UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), akan menjadi tuan rumah secara otomatis.

Baca juga : Great Barrier Reef Terancam “Keruntuhan Cepat” pada 2050, namun masih Ada Harapan

Ambisi Australia dan Dukungan Pasifik

Pada 2022, Australia mengajukan tawaran kuat untuk menjadi tuan rumah bersama negara-negara Pasifik pada COP31. Setelah fokus pada hutan hujan di Brasil tahun ini, pertemuan tahun depan diharapkan menyoroti isu laut dan kenaikan permukaan air, yang sangat berdampak pada negara-negara kepulauan Pasifik.

“Memiliki pertemuan di dekat wilayah kita berarti dapat menciptakan ruang untuk ambisi yang lebih besar,” ujar Shiva Gounden dari Greenpeace Australia Pacific. “Pasifik selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan aksi nyata terhadap krisis iklim.”

Bagi Australia, usulan ini bukan hanya soal solidaritas regional, tetapi juga manuver geopolitik. Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik, kerja sama erat dengan negara-negara kepulauan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Australia di kawasan.

Baca juga : Jerman Dukung Israel, Erdogan: Hamas tidak Punya Nuklir

Kebuntuan dan Kurangnya Dukungan Politik

Meski sebelumnya disebut-sebut memiliki dukungan kuat, tawaran Australia kini tampak goyah. Menurut sejumlah diplomat, proses negosiasi dengan Turki sejak awal diwarnai rasa percaya diri berlebihan.

“Pada awalnya ada banyak rasa puas diri,” ujar Gavan McFadzean dari Australian Conservation Foundation. “Banyak yang mengira usulan Australia dan Pasifik akan melenggang tanpa hambatan.”

Namun, Turki bersikeras menjadi tuan rumah tunggal. Sementara itu, absennya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pertemuan pemimpin dunia di Belém menimbulkan kesan kurangnya komitmen dari kedua pihak.

Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., menyebut situasi ini sebagai “waktu genting”, dan berharap kehadiran Albanese dapat “mendorong Turki untuk mundur”.

Taruhan Politik dan Reputasi Iklim

Menjadi tuan rumah COP merupakan janji kampanye Albanese, meski menuai pro dan kontra. Biaya penyelenggaraan yang diperkirakan mencapai A$1 miliar (sekitar Rp10 triliun) menjadi salah satu alasan penolakan, sementara pendukung menilai acara ini bisa mendongkrak investasi dan pariwisata, terutama jika diadakan di Adelaide.

Namun, banyak pihak menilai Australia juga berisiko kehilangan momentum memperbaiki citranya. Negara itu masih menjadi eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan tingkat emisi per kapita yang tinggi.

Meski pemerintah Albanese berkomitmen menurunkan emisi hingga 60–72% pada 2035, kebijakan seperti perpanjangan proyek gas North West Shelf menunjukkan adanya tarik ulur antara transisi energi bersih dan kepentingan ekonomi fosil.

Menteri Perubahan Iklim dan Energi, Chris Bowen, disebut sangat mendukung pencalonan Australia. Namun, sumber diplomatik menyebut antusiasme Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong tidak sekuat itu.

Bila kebuntuan dengan Turki tak teratasi, Australia mungkin harus merelakan status tuan rumah COP—dan sekaligus kehilangan kesempatan untuk membuktikan komitmennya terhadap kepemimpinan global di bidang iklim. (BBC/Z-2)