Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meyakini langkah Polri dalam menangani laporan kekerasan akan lebih cepat, tepat dan berpihak kepada korban. Veronica juga mengapresiasi langkah progresif Polri yang membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang di tingkat Bareskrim Polri.
Ia meyakini pengembangan struktur kelembagaan itu akan mampu membuat Polri semakin berpihak pada kelompok rentan khususnya perempuan dan anak di usia Polri yang ke-79.
"Dalam momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Kementerian PPPA mengapresiasi langkah progresif Polri dalam mengembangkan struktur kelembagaannya," kata Veronica kepada wartawan, Senin (30/6).
"Pembentukan direktorat ini merupakan tonggak penting dalam penguatan kelembagaan penegakan hukum yang berperspektif gender dan anak," sambungnya.
Veronica mengatakan pihaknya juga menyambut baik rencana pengembangan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat Polda maupun Polres jajaran di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini menandakan komitmen Polri untuk menjawab tantangan kompleksnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk juga perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak, yang seringkali bersifat lintas daerah dan multidimensi.
"Dengan adanya unit-unit khusus ini, kami yakin respon terhadap laporan kekerasan dapat lebih cepat, tepat, dan berpihak kepada korban," ujarnya.
KemenPPPA, kata dia, meyakini jika peningkatan kapasitas kelembagaan ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berpihak kepada korban. Di sisi lain, ia juga mendorong agar penguatan struktur kelembagaan Polri itu berlanjut hingga ke tingkat Polsek. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan tantangan aksesibilitas layanan di wilayah-wilayah terpencil.
"Harapan kami ke depan, Polri terus memperkuat kerja sama yang integratif dengan KemenPPPA, khususnya melalui peningkatan peran dan fungsi UPTD PPA di tingkat provinsi, kabupaten dan kota," tuturnya. (E-3)
Perempuan pekerja di industri kelapa sawit pada umumnya bekerja di bagian perawatan dan administrasi yang relatif memiliki tingkat beban kerja fisik lebih ringan.
Keistimewaan yang didapat oleh anak sulung perempuan sering kali muncul dalam bentuk pemberian otonomi yang lebih besar.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
Koleksi ini menampilkan deretan drama Korea populer yang menempatkan perempuan sebagai pusat narasi, mulai dari perjuangan karier, penyembuhan luka batin, hingga dinamika romansa.
Berdasarkan laporan Global Gender Gap 2025, posisi Indonesia naik tiga peringkat ke urutan 97 dunia dengan skor kesetaraan yang meningkat menjadi 69,2%.
Berdasarkan laporan Strava Year in Sport Trend Report 2025, keterlibatan perempuan dalam olahraga angkat beban tercatat 21% lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi terapkan PP Tunas. Anak di bawah 16 tahun dilarang akses platform risiko tinggi demi cegah adiksi & konten seksual.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dukung aturan baru RI batasi medsos anak di bawah 16 tahun. Simak daftar platform yang akan dinonaktifkan mulai 28 Maret 2026.
Kemenkes tegaskan PP Tunas (PP 17/2025) jadi tonggak perlindungan anak di dunia digital. Simak aturan batas usia 16 tahun untuk medsos berisiko tinggi.
Komdigi menyampaikan melalui PP TUNAS, anak-anak berusia di bawah 16 tahun resmi dilarang memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi seperti media sosial.
Berbeda dengan WhatsApp dan Instagram, TikTok resmi menolak fitur enkripsi end-to-end (E2EE) dengan alasan keamanan anak di bawah umur dan akses penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved