Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni berdialog bersama sejumlah penyuluh kehutanan. Penyuluh kehutanan menjadi ujung tombak dalam kebijakan pemerintah.
Dialog ini diketahui dilakukan saat Raja Antoni melakukan kunjungan kerjanya ke KHDTK Tabo-Tabo, Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Dalam kunjunganya Menhut didampingi oleh Wakil Menterj Kehutanan Sulaiman Umar dan Kepala BP2SDM Indra Exploitasia.
Raja Antoni menyebut penyuluh merupakan peran penting atau ujung tombak bagi kebijakan pemerintah. Hal ini lantaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan dan tersosialisasikan ke masyarakat tanpa peran penyuluh.
"Penyuluh kehutanan membanggakan dan sangat penting perannya. Penyuluh bagi saya adalah ujung tombak kebijakan pemerintah seideal apapun policy yang diputuskan yang diambil di pusat, Jakarta, tidak akan ada arti apa-apa tanpa adanya penyuluh," katanya, Kamis (14/5).
Ia menuturkan para penyuluh perlu memiliki beberapa kualifikasi. Salah satunya menurut Raja Antoni, penyuluh perlu memiliki kesadaran pentingnya pengetahuan dan terus belajar hal-hal baru.
"Peran bapak dan ibu sangat krusial tapi untuk memerankan peran yang strategis tadi, bapak ibu punya tanggungjawab yang sangat besar. Salah satu tanggungjawab sekaligus kualifikasi yang wajib dimiliki penyuluh adalah memiliki kesadaran bahwa ilmun pengetahuan itu luas sekali, seluas samudra dan bapak ibu sekalian dari hari ke hari selalu ingin belajar suatu yang baru. Bagaimana mau menyuluh kalau pengetahuannya masih sepotong-sepotong," ujarnya.
Ia menyebut para penyuluh juga perlu memformulasikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Menurutnya, hal ini lantaran para penyuluhlah yang kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.
Menurut dia, tanggung jawab penyuluh kehutanan menjadi perpanjangan tangan pemerintah atas kebijakan sekaligus dapat mengevaluasi untuk kemudian menjadi rekomendasi. "Apa yang harus diperbaiki, misalnya ini tidak boleh terjadi lagi, kebijakan ini tidak relevan tidak efisien karena tidak ada gunanya. Berani mengatakan itu, bagaimana lalu apa alternatifnya bapak ibu juga bisa sampaikan, apa yang menjadi rekomendasi," sambungnya.
Dia lantas mengucapkan terimak asih kepada para penyuluh kehutanan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen. "Saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak ibu sekalian yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen, berkeringat dan semoga tidak berdarah-darah, tiap hari melakukan pekerjaan yang susah ini, sekali lagi atas nama kementerian saya mengucapkan terimakasih banyak," tuturnya.
Sebagai informasi, KHDTK Tabo-tabo ini masuk pada wilayah kerja BP2SDM Wilayah VI dengan Luas kawasan 601, 26 ha dan Ketinggian 60 - 500 mdpl.
KHDTK Tabo-tabo merupakan KHDTK yang sudah menerapkan Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh (SIMLUH). Selain itu, KHDTK Tabo-tabo ini merupakan salah satu KHDTK yang juga memproduksi gula semut dari nira aren, aren tersebut tumbuh alami di hutan dengan luas 2,2 ha (± 500 individu). (Cah/P-3)
Proses kedatangan Panda hingga akhirnya lahir bayi Panda di Indonesia bukan hal yang singkat, namun melewati 3 kepemimpinan Presiden Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk melibatkan TNI dan Polri untuk investigasi perusahaan penyebab bencana Sumatra.
Kawasan itu juga bersinggungan dengan sejumlah perizinan seperti Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Restorasi Ekosistem, HGU sawit, dan IUP tambang.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pihaknya masih tengah menyelidiki asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Legislator PDIP Alex Indra Lukman mencecar Menhut Raja Juli Antoni terkait banjir Sumatra, mendesak pemerintah membuka data tambang ilegal yang diduga menjadi pemicu utama kerusakan hutan
Data dari BPBD Agam, sebanyak 85 korban sudah ditemukan dampak banjir bandang, tanah longsor dan banjir melanda Kecamatan Palembayan, Tanjung Raya, Malalak, dan lainnya.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Kiranya perlu para petinggi negeri mendengar ulang ucapan-ucapan mereka di ruang publik. Tidakkah terlalu menekan gas, lupa rem, sehingga kebablasan?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved