Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Dinilai Melemahkan Industri Nasional

RENCANA impor 105 ribu mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) dari India dinilai berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung yang melemahkan arah kebijakan industri nasional.

Senior economist sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini menegaskan, langkah impor tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah yang tengah mendorong industrialisasi, penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta peningkatan investasi manufaktur dalam negeri.

Ia menilai, jika rencana impor 105 ribu pikap dari India tetap dilanjutkan, hal itu mencerminkan tidak sinkronnya kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi nasional karena berpotensi melemahkan arah kebijakan industri.

Baca juga : Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Penundaan Impor 105 Ribu Mobil Pikap, Dorong Industri Otomotif Nasional

"Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (24/2).

Didik menegaskan pemerintah harus segera membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan arah industrialisasi nasional yang menempatkan produksi domestik sebagai prioritas melalui belanja pemerintah.

"Pemerintah harus mutlak membatalkannya," kata Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Baca juga : Indef Kritik Rencana Pemerintah Impor 105 Ribu Pick-Up dari India, Industri Otomotif Nasional Terancam

Ia menekankan dana publik dan pajak semestinya digunakan untuk memperkuat industri nasional. Karena itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal sekaligus menghadirkan kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi.

Menurut Didik, kebijakan instan yang terlihat praktis dalam jangka pendek justru akan melemahkan struktur industri nasional dalam jangka panjang. Selain itu, langkah tersebut juga berisiko menimbulkan persoalan makroekonomi karena impor dalam jumlah besar akan menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran.

Padahal, Indonesia saat ini telah mengekspor produk otomotif ke berbagai negara dalam jumlah besar, yakni lebih dari setengah juta unit atau sekitar 518 ribu unit.

"Kebijakan impor ini akan melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia," imbuhnya

Ia mengingatkan rencana impor ratusan ribu pikap dari India berisiko kontraproduktif bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat posisinya sebagai basis produksi otomotif regional. Menurutnya, langkah tersebut justru dapat menggeser peran Indonesia menjadi sekadar pasar bagi produsen luar negeri.

“Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Didik menambahkan, selama dua dekade terakhir industri otomotif nasional telah berkembang menjadi basis produksi regional sekaligus eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang dibangun melalui investasi besar.

"Langkah impor tersebut merupakan kebijakan yang keliru sekaligus mencerminkan inkonsistensi strategi industrialisasi pemerintah," tudingnya. (Ins/P-3)