Indef Kritik Rencana Pemerintah Impor 105 Ribu Pick-Up dari India, Industri Otomotif Nasional Terancam

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini turut mengomentari rencana pemerintah yanb ingin mengimpor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India. Didik menyatakan, hal tersebut mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional. 

“Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional”, ucap Didik dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/2).
 
Kebijakan ini, lanjut Didik, menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif. Indonesia sendiri, telah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar, lebih setengah juta unit (518 ribu unit).

“Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar,” terang Didik.

Baca juga : Kadin Minta Presiden Prabowo Batalkan Impor 105.000 Kendaraan Niaga dari India, Dukung Industri Otomotif Dalam Negeri

Hal ini, tambah Didik, jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi juga melemahkannya dengan membuka pintu impor massal kendaraan yang masif. 

“Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” tuturnya.

Berkaca dari hal tersebut, Didik menilai bahwa pemerintah mutlak harus membatalkan rencana impor 105 ribu truk pikap. Ia menyebut harus ada arah kbijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. 

Baca juga : Industri Pipa Baja Seamless Dalam Negeri Butuh Dukungan TKDN

“Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” tandasnya. (Fal)Indef Kritik Impor 105 ribu Pick Up India
 
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini turut mengomentari rencana pemerintah yanb ingin mengimpor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India. Didik menyatakan, hal tersebut mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena akan melemahkan arah kebijakan industri nasional. 

“Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional”, ucap Didik dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/2).
 
Kebijakan ini, lanjut Didik, menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif. Indonesia sendiri, telah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar, lebih setengah juta unit (518 ribu unit).

“Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi cepat, yang pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Industri otomotif Indonesia selama dua dekade terakhir telah berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi besar,” terang Didik.

Hal ini, tambah Didik, jelas merupakan kebijakan yang salah dan sekaligus cerminan inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi juga melemahkannya dengan membuka pintu impor massal kendaraan yang masif. 

“Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang,” tuturnya.

Berkaca dari hal tersebut, Didik menilai bahwa pemerintah mutlak harus membatalkan rencana impor 105 ribu truk pikap. Ia menyebut harus ada arah kbijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. 

“Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi,” tandasnya. (Fal/P-3)