Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
INDUSTRI pipa baja seamless (pipa baja tanpa sambungan) nasional sejatinya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Hanya saja, perhitungan tingkat kompnen dalam negeri (TKDN) yang saat ini berlaku dinilai masih belum berpihak pada produsen pipa baja seamless dalam negeri," ujar CEO PT Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan dikutip dari Antara, Jumat (20/9).
Menurut dia, Indonesia hingga saat ini masih mengimpor pipa baja seamless senilai Rp15 triliun per tahun.
Baca juga : Penggunaan Asrene SP4808 untuk Infrastruktur Dorong Tingkat TKDN
Kebutuhan terhadap produk pipa baja seamless juga terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
Ia mengungkapkan, permintaan pipa baja seamless untuk industri migas di dalam negeri saat ini sebesar 500.000 ton per tahun.
Menurut Hendrik, menjadi sebuah keharusan untuk bisa memposisikan dan mengoptimalkan kemampuan serta kapasitas produsen pipa baja seamless dalam negeri.
Baca juga : Teknologi Pipa KRAH Dukung Percepatan Realisasi Air Minum dan Sanitasi Aman
Tujuannya agar produsen pipa baja seamless menjadi pemain kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar secara lebih mandiri.
‘’Di sisi lain, kandungan lokal pipa baja seamless juga terus ditingkatkan agar dapat memberi nilai tambah yang optimal. Sekaligus mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan untuk produk pipa baja seamless,’’ ujar Hendrik.
Ia mengharapkan, pemerintah dan stakeholder lainnya perlu memposisikan industri pipa baja nasional seamless agar menjadi tuan di negeri sendiri yang mandiri.
Baca juga : Ekonomi Tiongkok Turun, Indonesia Perlu Cari Negara Alternatif Ekspor
Hendrik mengungkapkan, keberpihakan pemerintah diakui belum sepenuhnya tercermin terhadap industri pipa baja nasional.
Hal tersebut dapat dilihat dalam hal perhitungan tingkat capaian TKDN untuk produk pipa baja seamless yang dikeluarkan oleh Kementrian Perindustrian.
Sejauh ini, tingkat capaian sertifikat TKDN untuk pipa baja seamless yang mengacu dari Data Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri P3DN di https://tkdn.kemenperin.go.id dinilai masih belum cukup memberikan porsi yang ideal bagi produsen dalam negeri.
Inerco merupakan perusaan pipa baja di Indonesia berfokus pada penjualan produk pipa ERW dan pipa seamless untuk pengeboran dan distribusi minyak dan gas.
Saat ini, Inerco sedang memperjuangkan kepada pemerintah agar target TKDN bisa mendapat lampu hijau sehingga berdampak pada kebanggaan produk dalam negeri dan penghematan Rp15 triliun. (Ant/M-4)
Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor mempertanyakan urgensi pengadaan pikap 4x4 untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyoroti regulasi, dan keekonomian.
Kebijakan pelaksanaan proyek offshore saat ini belum sepenuhnya mendorong penguatan industri nasional.
Ekonom senior Didik J. Rachbini dari Indef menilai rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up dari India berisiko melemahkan industri otomotif nasional dan neraca perdagangan.
Kadin Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.
SKK Migas menegaskan komitmennya memperkuat penggunaan barang dan jasa dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi.
Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong peralihan menuju produksi semikonduktor yang bernilai tambah tinggi dan membuka peluang ekonomi baru.
perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dinilai sangat merugikan Indonesia.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menawarkan resep untuk membangkitkan kembali industri nasional yang kini menghadapi masa sulit.
PT Hariff Dipa Persada, perusahaan teknologi pertahanan swasta nasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Naval Group,
Airlangga Hartarto buka suara soal Sritex yang mengalami pailit. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri.
Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah mendukung inovasi dan kreativitas industri dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved