Pemerintah Siapkan Perpres Konsensi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan mulai bekerja dengan data yang akurat untuk memetakan kebutuhan program bagi masyarakat, salah satunya untuk penyandang disabilitas.

“Presiden telah meminta BPS (Badan Pusat Statistik) mengumpulkan semua data termasuk dari Kemensos untuk rekonsiliasi yang nantinya akan ditetapkan data tunggal ekonomi sosial yang pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. InsyaAllah pada Januari ini akan selesai maka kita akan punya data seluruh warga Indonesia yang jelas termasuk data dan profil penyandang disabilitas. Dengan adanya data ini akan memudahkan pemerintah melakukan intervensi dan menyusun program yang dibutuhkan penyandang disabilitas,”ungkapnya dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional Partai Gerindra bertajuk Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (7/1).

Lebih lanjut, menurut Gus Ipul intervensi pemerintah untuk penyandang disabilitas belum bisa diketahui secara pasti kecuali yang dilakukan oleh Kemensos. Sementara yang dilakukan oleh swasta belum masuk data pemerintah.

Baca juga : Kemensos Menunggu Putusan Organisasi Disabilitas

“Tapi dengan data terbaru nanti dapat diketahui semua data penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.

Dia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengupayakan pembentukan Peraturan Presiden tentang Konsensi dan Insentif untuk penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Ini sangat ditunggu karena akan memberikan potongan harga dan insentif bagi perusahaan yang peduli pada penyandang disabilitas,” tuturnya.

Baca juga : Sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perlu Diganti

Perlu diketahui, dari data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2020, sebanyak 7% atau sekitar 22 juta masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas. 11% di antaranya adalah penyandang disabilitas netra dan 2% merupakan disabilitas nertra sedang dan berat.

Selain itu, 71,4% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, 50% anak disabilitas belum mampu mengakses sekolah, dan 24% penyandang disabilitas belum memiliki asuransi kesehatan.

Gus Ipul menekankan bahwa ini merupakan data yang akan diperbaiki oleh pemerintah dan pihaknya akan mencoba memberikan program yang mampu menjangkau penyandang disabilitas.

Baca juga : 50 Persen Anak Penyandang Disabilitas Belum Mampu Mengakses Pendidikan

“Ke depan kita akan validasi data dan menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas yang mudah-mudahan bisa terwujud. Dengan kartu itu mudah-mudahan Perpres juga sudah keluar tentang konsesi itu. Platform digital juga sedang dikembangkan yang bisa link and match kebutuhan lapangan pekerjaan dan pencari kerja bagi disabilitas,” ujar Gus Ipul.

“Kita juga ingin kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pendampingan terhadap penyandang disabilitas. Pemberdayaan bagi disabilitas kami sudah memiliki konsepnya, nanti akan dipetakan bagi yang ingin sekolah, bangun usaha, dan bekerja. Nantinya kita berikan pendampingan dan paling lama 2-3 tahun mereka bisa mandiri dan hidupnya lebih berkualitas,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa pihaknya merupakan partai politik yang memiliki komitmen untuk mewujudkan aspirasi dari penyandang disabilitas. Bahkan, Partai Gerindra merupakan partai yang mendukung terbitnya UU Disabilitas sejak 2014.

Baca juga : Mensos Dorong Penerima Manfaat Bansos Ikut Diberdayakan dalam Program Makan Bergizi Gratis

“Hari ini rayakan hari disabilitas untuk kesekian kalinya. Partai Gerindra merayakan bukan pada masa kampanye dan kami tidak cari suara dan dukungan politik dari disabilitas. Kami konsisten mengawal kebutuhan disabilitas untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Salah satu produk dan prestasi dari Gerindra adalah UU Disabilitas,” tegas Hashim.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berencana untuk membangun 30 juta perumahan layak huni bagi masyarakat. Jumlah tersebut juga di antaranya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

“Pemerintah akan menetapkan kuota dari 30 juta ini harus ada yang dialokasikan kepada disabilitas. Jadi akan ada fasilitas khusus untuk disabilitas termasuk tempat masuk dan keluar bagi yang pakai kursi roda. Itu wajib. Termasuk lift bagi rumah dan apartemen besar harus pakai braille untuk tuna netra. Saat ini Qatar sudah memberikan komitmen akan bangun 6 juta perumahan, Arab Saudi 1 juta dan negara lain juga. Saya yakin selain Makan Bergizi Gratis, kita juga akan melakukan program perumahan masal untuk masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso mengatakan bahwa dalam acara kali ini, Partai Gerindra mengundang 23 Komunitas Disabilitas di Indonesia di antaranya Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas, Majelis Taklim Disabilitas Fathul Ulum, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia, dan lainnya. (Z-9)