50 Persen Anak Penyandang Disabilitas Belum Mampu Mengakses Pendidikan

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 50% anak penyandang disabilitas di Indonesia belum mampu mengakses pendidikan. Hal ini menurutnya disebabkan penyelenggaraan sekolah luar biasa (SLB) yang tidak mudah. 

“Memang menyelenggarakan SLB itu kan enggak gampang. Sementara sekolah-sekolah kita belum semua memiliki guru yang mumpuni untuk mendidik anak-anak penyadang disabilitas. Ini kita akan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memetakan kembali di daerah-daerah mana yang kesulitan untuk bisa mendapatkan pendidikan itu,” ungkapnya, Selasa (7/1). 

Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa keberadaan SLB di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas baik itu dari segi jarak maupun jumlah SLB. 

Baca juga : Kemensos Menunggu Putusan Organisasi Disabilitas

“Kalau SLB biasanya terlalu jauh dan di tempat-tempat tertentu saja. Kemudian ada juga kita apresiasi SLB swasta. Tapi ya belum bisa mencukupi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas,” ujar Gus Ipul. 

Ke depan, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun strategi agar akses pendidikan kepada anak penyandang disabilitas lebih terbuka lebar. Dia berharap data 50% anak penyandang disabilitas belum mampu mengakses sekolah dapat turun. 

“Kita akan kurangi dari 50% menjadi 40% menjadi 30% gitu. Ya kita mohon doa restunya,” kata Gus Ipul. 

Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut pemerintah saat ini masih menunggu pengesahan data tunggal ekonomi sosial yang akan digunakan untuk memetakan kebutuhan bagi para penyandang disabilitas. 

“Kita tuntaskan data dulu. Setelah itu kita petakan. Yang penting datanya tuntas dulu. Rencananya di bulan ini (data dirilis). Mudah-mudahan. Nanti BPS kan yang merilis, setelah itu kita kasih kartu penyadang disabilitas. Nanti akan kelihatan ini untuk sekolah, ini untuk apa. Jadi multifungsi. Pokoknya sebagai identitas bahwa ini penyadang disabilitas yang harus mendapatkan perhatian serius khusus, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat,” tandasnya. (H-2)